PURWOEJO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo mengimbau partai politik (parpol) memperhatikan beberapa aturan terkait pelaksanaan kampanye yang akan dihelat sebentar lagi. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaraan yang dilakukan calon legislatif saat kampanye, baik terbuka maupun tertutup.

“Kami sudah mengirimkan surat imbauan pencegahan pelanggaran kampanye kepada seluruh parpol yang akan mengikuti Pemilu 2019 di Kabupaten Purworejo,” kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq Jumat (21/9).

Setidaknya ada 16 partai politik yang akan mengikuti tahapan pemilu. Bawaslu juga menyatakan kesiapannya jika diminta parpol untuk memberikan pembekalan kepada para caleg.

“Poin penting yang menjadi isi dari surat imbauan itu memang kami harapkan agar parpol memberikan pembekalan yang cukup kepada seluruh calegnya terkait mekanisme, tata cara dan prosedur pelaksanaan kammpanye,” tambah Kholiq.

Dikatakan, parpol juga bertindak tertib dan selalu mengajukan pemberitahuan kegiatan kampanye kepada kepolisian. Surat itu hendaknya juga ditembuskan kepada pihaknya serta KPU Purworejo, sehingga semua berjalan tertib dan terencana.

“Ada beberapa acuan yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye. Dan kami juga mengimbau agar parpol bisa mensosialisasikannya kepada para caleg. Jangan sampai nanti jika kedapatan melanggar, jawabannya karena tidak tahu,” sindirnya.

Sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu, Bawaslu siap menegakkan aturan yang ada. Penyelesaian permasalahan pelangaran akan dilakukan di Sentra Gakumdu yang melibatkan beberapa unsur penegak hukum.

Sebelumnya, Bawaslu Purworejo juga melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Purworejo. Pertemuan ini sebagai langkah awal penanganan beberapa permasalahan yang dimungkinkan akan mengemuka di lapangan.

“Jelang kampanye, kami melakukan penguatan kelembagaan ke luar. Misal dengan Satpol PP dan Damkar karena mereka nanti akan banyak bersentuhan dengan kami terkait masalah APK (alat peraga kampanye, Red),” tambah Kholiq.

Kewenangan penertiban pelanggaran pemasangan memang berada di ranah Satpol PP dan Damkar, sementara Bawaslu yang akan memberikan rekomendasi terkait penertiban itu. (udi/laz/fn)