PURWOREJO-Tenaga pengajar di berbagai lembaga pendidikan pendidikan
usia dini non formal masih mendapatkan pendapatan yang rendah. Bahkan
beberapa diantaranya di bawah angka Rp 100.000 setiap bulannya, sebuah
angka yang jauh dari kata cukup.

Pendapatan lebih baik diperoleh mereka yang mengabdikan dirinya di
lembaga swasta bonafid. Selain itu lembaga yang ada di perdesaan juga
mendapatkan bantuan dari pemerintah dan diterimakan 3 bulan sekali.

“Kalau dikatakan kurang, ya jelas masih dari kata cukup,” kata Ketua
Himpunan Pendidikan Anak Usia dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten
Purworejo Siti Muflikah, disela kegiatan jalan sehat peringatan
Himpaudi ke-13 di depan kompleks Pendopo Bupati, akhir pekan lalu.

Parahnya, ada beberapa guru yang tidak mendapatkan bayaran sama
sekali. Siti menyebutkan ada guru yang hingga saat ini mendapat
imbalan jika ada dana sisa. Praktis jika tidak ada sisa, mereka tidak
bayaran.

“Saat ini memang kami sedang berjuang menutut kesetaraan seperti
lainnya. Perhatian dari Pemkab cukup besar dimana seperti guru Paud
formal dan SD juga mendapatkan kesejahteran,” imbuh Siti.

Lebih jauh dikatakan, walaupun jauh dari layak dari sisi penghasilan,
namun dedikasi yang dilakukan para guru PAUD non formal tetap bisa
diacungi jempol. Siti mengungkapkan banyak guru yang tetap bertahan
walaupun pendapatannya minimal dan terbatas jumlah siswanya.

“Kami memang bertekad memantaskan diri sebagai guru. Walaupun sangat
terbtas kita rutin menggelar dan mengikuti berbagai pelatihan dari
konvesional hingga online. Bahkan ada guru yang sudah mengikuti uji
kompetensi,” lanjut Siti.

Menurutnya, guru-guru PAUD non formal juga diajaknya mengenal dunia
marketing online. Dia melihat jika celah itu sangat mungkin dilakukan
guru tanpa mengurangi waktu utama mereka. Selama ini semuanya berjalan
dengan baik dan mampu menopang berbagai kegiatan yang dilakukan.

“Kebetulan di tingkat Jateng kita memang didorong punya usaha online,
jadi ini didorong hingga anggota di tingkat bawah. Alhamdulillah
sampai sekarang semua berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Disinggung soal sarana prasarana sekolah, Siti mengatakan jika sampai
saat ini jumlah PAUD non formal di Purworejo mencapai lebih dari 450.
Dari jumlah tersebut, keanggotaannya mencapai lebih dari 1.300
pedidik.

“Prasanara sekolah memang belum semuanya lengkap. Kalau ada
permasalahan seperti itu, guru biasanya kita ajak berlatih pantomim,
karena seni itu bisa dimanfaatkan untuk mensiasati kekurangan alat,”
tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo
Akhmad Kasinu membenarkan jika tingkat kesejahteraan guru PAUD Non
formal masih jauh dari layak. Mereka belum teranggarkan secara khusus
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo.

“Gaji guru PAUD sebagian besar memang masih sangat minim. Tapi dari
semua guru yang ada, 731 diantaranya sudah mendapatkan dana dari APBD
II dan besarannya Rp 355.000/bulan. Diterimakan dalam 3 bulan sekali,”
kata Kasinu.

Sedangkan penyelenggaraan pendidikan anak, pemerintah pusat memberikan
dana operasional (DOP) dimana besarannya Rp 600.000/anak/tahun. Dana
ini biasanya dimanfaatkan guru untuk kegiatan belajar mengajar anak.

Dikatakan Kasinu, sudah banyak desa yang mengalokasikan secara khusus
penyelenggaraan pendidikan PAUD non formal hingga kesejahteraan
gurunya dalam anggaran desa melalui dana desa. Dia berharap kedepan
hal itu bisa ditingkatkan karena sudah ada peraturan dari kementrian.

“Desa memang perlu lebih memperhatikan sehingga pendidikan anak di
desa bisa lebih bagus dan kesejahteraan guru juga bagus,” ujar Kasinu.
(udi/fn)