JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja diminta tegas untuk menutup kafe dan toko di kawasan Prawirotaman Mergangsan yang menyalahi aturan. Ketegasan Pemkot Jogja tersebut ditunggu untuk menghindari konflik sosial di masyarakat.

“Razia mihol (minuman beralkohol) yang dilakukan beberapa waktu lalu harusnya dilanjutkan, termasuk dengan menutup kafe dan toko yang melanggar,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti Jumat (12/1). Dia khawatir jika Pemkot Jogja tidak tegas segera menindak, justru masyarakat setempat yang akan menertibkan.

Hal itu berdasarkan informasi yang diperolehnya. Yakni masyarakat di sekitar kafe Prawirotaman sudah gerah dengan aktivitas penjualan mihol dan pelayan kafe yang mengenakan pakaian tidak pantas. “Sebelum masyarakat yang bergerak, Pemkot Jogja harusnya yang menertibkan dulu,” ujar politikus PKS itu.

Ucapan Bambang tersebut bukan isapan jempol belaka. Kemarin puluhan perwakilan warga yang menamakan diri Aliansi Umat Islam Mergangsan dan Mantrijeron mendatangi Balaikota Jogja meminta wali Kota Jogja untuk segera menutup kafe yang beroperasi tanpa izin dan menjual mihol itu. M

enurut Ketua Aliansi Umat Islam Mergangsan dan Mantrijeron Herry Krishnamurti warga sekitar sudah merasa tidak nyaman dengan aktivitas penjualan mihol di sana. “Pagi hari mau berangkat ke pasar di jalan bergeletakan orang mabuk, untuk berjalan warga harus memutar, itu kan sudah mengganggu kenyamanan,” ujarnya.

Ketua RW 06 Brontokusuman Mergangsan itu menambahkan keresahan yang dirasakan warga karena kafe-kafe yang menjual mihol tersebut lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah. Bahkan SD di kawasan Prawirotaman di depannya terdapat kafe dengan lambang bir di depannya. Herry menilai hal itu sudah melanggar Perda DIJ nomor 12 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan mihol dan oplosan maupun Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Usaha Kepariwisataan. “Regulasinya sudah ada tapi di lapangan masih ada pelanggaran, kalau tidak melanggar aturan kami tidak masalah,” ungkapnya.

Herry menyebut dalam dua tahun terakhir ini mulai marak pertumbuhan kafe dan penjualan mihol di Prawirotaman. Data yang dimilikinya saat ini ada 17 kafe yang beroperasi, tapi untuk perizinannya mereka mengaku tidak tahu. “Kalau cerita teman 2013 lalu baru ada tujuh kafe,” ujarnya.

Mereka memberi waktu Pemkot Jogja diberikan waktu dua minggu atau maksimal 26 Februari 2018 untuk menutup kafe yang tidak berizin dan menjual mihol. “Jika tidak segera ditutup, kami masyarakat Mergangsan dan Mantrijeron siap membantu Pemkot Jogja melakukan penertiban dan penutupan,” ujarnya.

Ditemui seusai pertemuan, HS menyatakan siap menjalankan aturan sesuai regulasi yang ada. “Yang tidak baik diperbaiki, yang tidak tertib ditertibkan, yang tidak sesuai ya disesuaikan,” ucapnya.

Ketika ditanyakan terkait permintaan penutupan kafe ilegal dan menjual miras, HS juga menjawab akan taat pada aturan. “Kalau ada pelanggaran didiamkan saja, berarti saya tidak amanah dengan jabatan saya,” sambungnya. (pra/din/mg1)