BANTUL – Realisasi ketentuan baru perihal persyaratan calon pamong dalam raperda tentang pamong sepertinya bakal menuai rintangan. Kemarin (8/12) puluhan warga Dusun Rejosari, Terong, Dlingo menggelar unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Dlingo. Mereka menolak pelantikan Kasiyanto selaku calon dukuh terpilih hanya karena warga pendatang.

Nur Rohman, seorang perwakilan pendemo menyebut Kasiyanto baru tinggal di Rejosari sejak lima tahun terakhir. Kasiyanto juga jarang membaur dengan warga. Padahal, jabatan pamong menuntut dekat dengan warganya. “Sebagai pengusaha mebel dia sering keluar kota,” kritik Nur Rohman di sela unjuk rasa.

Nur Rohman tak menampik Kasiyanto mengantongi nilai terbaik saat proses seleksi pamong. Mengalahkan beberapa calon lainnya. Kendati begitu, Nur Rohman tetap mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa lebih besar lagi andai Kasiyanto tetap dilantik. “Kami ingin desa maupun camat mempertimbangkan aspek di luar proses seleksi,” pinta warga yang mengaku tak punya masalah pribadi dengan calon dukuh terpilih ini.

Lurah Desa Terong Welasiman heran dengan tuntutan pendemo. Sebab, tuntutan mereka di luar aspek prosedural yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-VIII/2016 siapa pun berhak mendaftar sebagai pamong. Bahkan, amanat putusan MK ini telah diakomodasi dalam raperda tentang Pamong yang disahkan beberapa waktu lalu.”Kami juga tidak bisa membatasi siapa yang mendaftar,” ujarnya.

Terkait proses seleksi, Welasiman menegaskan, berjalan transparan. Selain melibatkan pihak ketiga sebagai penguji, perwakilan warga juga diizinkan untuk mengawasi langsung jalannya ujian. Kendati begitu, Welasiman bakal mempertimbangkan pengunduran jadwal pelantikan. Menyusul ancaman unjuk rasa besar-besaran. Sedianya pelantikan diagendakan Senin (11/12).(zam/din/ong)