JOGJA – Dugaan pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) untuk keanggotaan partai politik (parpol) bisa berdampak serius. Jika terbukti melakukan tindak pidana, pengurus parpol bersangkutan bisa terjerat hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 94 menyebutkan, pelaku diancam pidana penjara selama enam tahun dan denda maksimal Rp 75 juta. “Ini jadi ranah kepolisian untuk pengusutannya,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja Sisruwadi kemarin (31/10).

Sebagaimana diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ menemukan ribuan data ganda dalam dokumen syarat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019. Adapun data ganda tersebut berujud dobel nama dalam satu parpol. Maupun seseorang yang tercatat di lebih dari satu parpol.

Sisruwadi mengatakan, untuk keperluan pengusutan perkara tersebut pihaknya hanya berwenang menyampaikan keabsahan KTP warga yang dilaporkan palsu. Sedangkan data warga yang digunakan KPU berdasarkan dokumen kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau ada data yang meragukan, kami akan memberikan konfirmasi. Kami akan berikan data jika diminta KPU untuk klarifikasi,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIJ Siti Goniyatun mengungkapkan adanya ribuan data kependudukan ganda yang tertuang dalam dokumen parpol di seluruh kabupaten/kota. Dia menduga ada praktik pemalsuan melalui kloning data kependudukan. “Karena itu kami akan klarifikasi langsung ke warga yang bersangkutan,” katanya.

Sementara Komisioner KPU DIJ Guno Tri Cahyoko menambahkan, beberapa kloning KTP yang ditemukan berupa tanda identitas yang sama, tapi dengan foto berbeda. (pra/yog/ong)