SLEMAN – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Kunto Riyadi angkat bicara mengenai polemik pembangunan perumahan masyarakat berpenghasikan rendah (MBR) di Sleman. Saat ini pembangunan perumahan Godean Hills di Dusun Jering, Sidorejo, Kecamatan Godean terhenti.

Dia menegaskan, pihak pengembang PT Dewi Sri Sejati belum mengantongi izin. Bahkan Pemkab Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman telah menerbitkan surat peringatan sebanyak dua kali.

“Kesalahannya di situ, izin belum turun kok sudah membangun. Seharusnya bersabar mengikuti aturan yang berlaku. Sangat disayangkan juga pengembang sudah mengeruk bukit yang ada,” jelasnya kemarin (1/10).

Meski begitu, Pemkab Sleman tidak ingin berlarut menghadapi permasalahan ini. Kunto menyebutkan beberapa dinas terkait telah melakukan kajian. Bahkan tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Kecamatan Godean.
RDTR, menurutnya, berfungsi sebagai patokan pembangunan. Apakah kawasan tersebut masuk dalam alokasi perumahan MBR. Dia menjelaskan, proyek MBR akan tetap berlanjut, hanya saja untuk lokasi masih terus dikaji.

“Tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur tentang MBR. RDTRW (Rencana Detai Tata Ruang dan Wilayah) turut menguatkan di titik mana di Kecamatan Godean yang cocok untuk dibangun. Saat ini yang sudah selesai kajian RDTR baru Kecamatan Berbah,” ujarnya.

Keberadaan perumahan MBR dapat menjadi angin segar. Terutama bagi pekerja dengan pemasukan rutin per bulan dibawah Rp 4 juta. Kunto mengiyakan anggapan ini, terlebih adanya program subsidi turut membantu masyarakat kecil menengah.

“Dari gaungnya, peminat perumahan subsidi MBR tinggi. Kami juga tidak ingin menghalangi program nasional ini. Kepastiannya tunggu saja, kemungkinan pindah atau justru malah tetap di sana,” katanya.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman Hempri Suyatna menilai Pemkab Sleman sempat kecolongan. Terbukti pengembang sudah mengepras satu bukit. Bahkan lokasi tersebut sudah rata dan siap bangun.

Dia meminta pengembang memenuhi kajian pra pembangunan. Termasuk melakukan uji Amdal sebagai syarat pembangunan. Jika memang lahan produktif hortikultura, seharusnya pengembang tidak memaksakan pembangunan.

“Jangan merusak kawasan hijau. Perumahan subsidi MBR itu juga penting, tapi bukan berarti menabrak aturan yang ada,” jelasnya. (dwi/ila/ong)