RADARJOGJA.CO.ID – Mahalnya harga eceran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah pesisir pantai selatan Gunungkidul cukup mengejutkan pakar ekonomi Universitas Islam Indonesia Prof Dr Edy Suandi Hamid. Menurutnya, harga eceran pertalite yang tembus hingga Rp 11 ribu per liter disebabkan jarak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk kulakan bensin sangat jauh.

Satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Edy, Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk mengelola produksi minyak harus mengupayakan pembangunan SPBU atau apapun bentuknya guna mengendalikan harga BBM. “Di Papua saja Presiden Joko Widodo minta supaya diupayakan harga minyak sama dengan daerah lain di Indonesia,” ungkapnya kemarin (8/8).

Pertamina bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau koperasi untuk mendistribusikan BBM dengan harga standar. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

“Ini penting. Jangan sampai masyarakat miskin malah harus membayar mahal atas komoditas yang dikelola pemerintah atau BUMN,” tegasnya.

Terbatasnya pasokan BBM untuk nelayan Gunungkidul telah sampai ke telinga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ Sigit Sapto Rahardjo. Dia pun memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina.

Dikatakan, nelayan Gunungkidul sebenarnya mendapatkan subsidi BBM. Terutama nelayan yang melaut menggunakan kapal berkapasitas mesin 30 growston. Hanya, subsidi tersebut bisa diperoleh jika mereka membeli BBM di SPBU. Itu pun harus menunjukkan surat rekomendasi dari syahbandar atau Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul.
Faktanya, SPBU terdekat yang terletak di wilayah Sadeng telah lama tak beroperasi.

Sigit mengakui, SPBU yang disediakan khusus bagi nelayan itu memang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ. Tapi, pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

Dalam perkembangannya, SPBU tersebut dinilai kurang menguntungkan, sehingga pengelola mengundurkan diri. Sejak saat itulah SPBU Sadeng tidak beroperasi. “Kami sedang carikan solusi agar SPBU bisa segera diaktifkan dan beroperasi melayani nelayan,” janji Sigit.

Koordinasi dengan Pertamina, sambung mantan penjabat bupati Bantul ini, juga dalam rangka membahas operasional SPBU Sadeng. Diakuinya, akibat tidak aktifnya SPBU Sadeng nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra.
Para nelayan membeli pertalite secara eceran di luar SPBU. Harga resmi di SPBU Rp 7.500 dijual oleh para pengecer hingga Rp 11.000. “Ini memberatkan beban nelayan karena tak bisa mendapatkan subsidi gara-gara membelinya tidak di SPBU,” lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD DIJ Arif Setiadi meminta krisis BBM nelayan pantai selatan Gunungkidul secepatnya diatasi. Mahalnya harga pertalite eceran merugikan nelayan karena menyebabkan beban operasional meningkat. “Harus disegerakan dan jangan sampai berlarut-larut. Yang lebih penting, masalah semacam ini jangan sampai terulang,” pinta anggota dewan asal Gunungkidul.

Sementara itu, mahalnya harga pertalite eceran di Gunungkidul turut menyita perhatian Pertamina. Kendati demikian, Sales Eksekutif dan Retail Pertamina Wilayah 6 DIJ Wira Pratama berdalih tak bisa melakukan intervensi terkait pasokan BBM ke ke wilayah pantai selatan DIJ. Mengenai jumlah pasokan ke pesisir selatan Gunungkidul, menurut Wira, tergantung permintaan SPBU.

“Pertalite dan pertamax tidak kami batasi. Adapun terkait harga di tingkat pengecer itu kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi dan menindak. Kami tidak dalam kapasitas itu,” elak Wira.

Setahu dia, di pesisir selatan Gunungkidul pernah didirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul. Untuk menambah SPBN harus mendapat rekomendasi dan hasil pemetaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Opsi lain dengan diserahkan ke pihak swasta yang berminat membangunnya. Tapi tetap saja membutuhkan kajian dan ketersediaan jalur yang aman untuk mobil tangki pemasok BBM. (ita/riz/kus/yog/ong)