RADARJOGJA.CO.ID –Nelayan di pantai selatan Gunungkidul dibuat kelimpungan dengan tingginya harga eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sejak sebulan terakhir. Minimnya pasokan premium, nelayan pun beralih ke pertalite karena lebih murah dibanding pertamax. Namun, tak adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bagi nelayan di wilayah pesisir selatan memaksa mereka membeli secara eceran di pinggir-pinggir jalan.

Ternyata kondisi itu menjadi aji mumpung bagi para penjual BBM eceran. Bagaimana tidak, pertalite yang harga normalnya Rp 7.500 per liter berdasarkan ketetapkan pemerintah, di wilayah pesisir selatan Gunungkidul dijual eceran hingga Rp 11 ribu per liternya. Padahal, harga eceran pada umumnya berkisar Rp 8.000 – Rp 8.500 per liter.

“Jika ada SPBU di wilayah pesisir tentu harga pertalite lebih terjangkau bagi kami. Ecerannya pun tidak akan semahal sekarang,” ucap Samto, neleyan asal Dusun Sawah, Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul kemarin (6/8).

Bersama sekitar 100 nelayan Pantai Ngrenehan lainnya, Samto harus merogoh kocek lebih dalam agar bisa melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Itu pun tak semua nelayan melaut. Menurut Samto, dari 50 kapal jenis jukung yang ada hanya 30 di antaranya yang rutin melaut.Konsumsi pertalite yang dibutuhkan mencapai 10-15 liter per kapal untuk sekali melaut.

Dengan biaya cukup tinggi, hasil tangkapan nelayan belum tentu sesuai harapan. Ada kalanya mereka mengalami paceklik.
Kendati demikian, para nelayan memahami risiko atas profesi mereka yang penghasilannya sangat ditentukan oleh kondisi alam. “Hanya yang sangat disesalkan kalau risiko merugi berasal dari mahalnya bahan bakar,” keluhnya.

Samto berharap, pemerintah lebih memperhatikan kondisi para nelayan. Setidaknya Pemkab Gunungkidul bisa ikut campur tangan mengendalikan harga eceran BBM. Hal itu demi kesejahteraan nelayan yang merupakan andalan pemeritah untuk pemenuhan hasil tangkapan laut.

Sarpan, ketua Paguyuban Nelayan Pelabuhan Sadeng, masalah BBM menjadi persoalan klasik bagi pemburu ikan sejak lama yang hingga sekarang tak pernah ada solusinya. Baik kelangkaan maupun tingginya harga BBM.

Secara prinsip, kata Sarpan, nelayan pantai selatan tak keberatan dengan usulan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti untuk mencabut solar bersubsidi. Kendati demikian, para pencari rezeki laut meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar dengan harga standar. Atau membangun SPBU di wilayah pesisir selatan.

Jika tidak, Sarpan meyakini hasil tangkapan laut wilayah DIJ akan terus merosot setiap tahunnya. Apalagi, masalah BBM juga dialami nelayan dengan kapal-kapal besar berukuran lebih dari 30 growston.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul Khairudin mengatakan, membangun SPBU bukan kewenangan pemerintah daerah. Dikatakan, saat ini DKP tingkat kabupaten hanya menangani Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Menurutnya, pengadaan SPBU bagi nelayan pesisir selatan menjadi kewenangan Pemprov DIJ.

“Kami akui harga eceran pertalite di wilayah pantai selatan memang mencapai Rp 11 ribu,” ungkapnya.(gun/yog/ong)