RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA– Raperdais tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang disusun Pemprov DIJ mulai dikritisi anggota parlemen. Materi raperdais itu dinilai terlampau meluas sehingga menyimpang dari amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Jika dibiarkan dan lolos begitu saja, dewan khawatir menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami tidak rela ada sengketa antara keraton dengan masyarakat gara-gara perdais ini,” ucap Anggota Pansus Bambang Chrisnadi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung dewan kemarin (10/4).

Bambang mengatakan, eksekutif maupun legislatif selama ini diingatkan untuk selalu tertib hukum. Budaya itu harus tercermin dalam pembahasan raperdais tersebut.

Menurut dia, dasar penyusunan raperdais itu adalah pasal 34 ayat (1), (2), dan ayat (3), serta pasal 35 UUK. Mengutip pasal 34 ayat (1) dinyatakan kewenangan kasultanan dan kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan, dalam pelaksanaan kewenangan itu, kasultanan dan kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Kerangka umum itu ditetapkan dengan memerhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIJ.

“Tanah kasultanan dan tanah kadipaten itu meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon,” ucap Bambang.

Dalam pencermatan Bambang, materi raperdais ternyata cakupannya luas dan tidak terbatas tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Pensiunan salah satu deputi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini menyebutkan adanya satuan ruang strategis lain di luar yang disyaratkan UUK. Misalnya, ada satuan ruang strategis Kotabaru dan Karst Gunung Sewu.

“Apakah ini tidak rawan menimbulkan sengketa dengan masyarakat,” ingat Bambang.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Hananto Hadi Purnomo menjelaskan, raperdais itu disusun berpijak dari kawasan. “Kami tidak an sich hukum sebagaimana Pak Bambang sampaikan,” kilah Hananto.

Dikatakan, dengan berangkat dari kawasan, maka tidak mungkin raperdais itu hanya membahas soal tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Sebab, dari kawasan itu muncul nilai-nilai keistimewaan di dalamnya. Karena itu, mau tidak mau dalam menyusun raperdais itu pihaknya bertitik tolak dari kawasan. “Tata ruang itu bicaranya kawasan, tidak dapat hukum an sich,” sentilnya balik menyindir Bambang.

RDPU itu juga dihadiri Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Cunduk Wasiati, Wakil Ketua Paguyuban Ismaya yang juga Lurah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Ani Widayani dan pegiat Sekber Keistimewaan DIJ. Perwakilan Paguyuban Dukuh Semar Sembogo juga ikut diundang. Namun hingga acara selesai tak ada yang hadir.

Ani memberikan masukan agar Perdais DIJ No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten lebih intensif disosialisasikan kepada masyarakat. “Terutama kami para perangkat desa,” harapnya.

Imbauan itu disampaikan karena dalam perdais itu juga mengatur soal tanah-tanah kas desa. Hingga saat ini belum begitu banyak perangkat desa dari mulai lurah desa hingga dukuh yang mengetahui perdais tersebut. (kus/ong)