Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja dalam penyelenggaraan Pilwali Jogja 2017 kembali dipertanyakan para pendukung pasangan Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-Fadli). Hanya, kali ini tudingan itu tak hanya melalui ucapan. Kemarin (20/2) massa pendukung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja nomor satu itu menggeruduk kantor KPU setempat di Jalan Magelang, Tegalrejo.

Sebagian besar peserta aksi mengenakan baju bergambar banteng moncong putih yang identik dengan lambang partai PDI Perjuangan. Namun, mereka hanya bisa menyampaikan aspirasi di luar pagar kantor KPU. Ratusan aparat kepolisian yang sejak pagi berada di lokasi bersiaga mengamankan jalannya aksi. Gerbang kantor KPU yang biasa terbuka pada jam kantor ditutup selama aksi berlangsung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Fokki Ardiyanto mendesak komisioner penyelenggara pemilu untuk memindahkan kotak suara dari gudang KPU ke markas kepolisian. Hal tersebut guna menghindari kemungkinan adanya kecurangan sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU.

“Terserah mau di polda, polres atau polsek. Kami minta kotak suara berada di markas polisi demi keamanan,” ujarnya.

Fokki menengarai ada unsur ketidaknetralan penyelenggara Pilwali Jogja saat pencoblosan surat suara 15 Februari lalu. Hal itulah yang memicu kekhawatiran jika kotak suara disimpan di gudang KPU. Terlebih saat ini pihaknya sedang mengajukan tuntutan dibukanya kembali kotak berisi surat suara tidak sah, yang jumlahnya mencapai 14.326 lembar.

Dikatakan, meski di gudang KPU terpasang kamera CCTV, bukan tidak mungkin persoalan teknis yang menjurus tindak kecurangan bisa terjadi. “Bila terjadi mati listrik atau kerusakan, apakah ada jaminan surat suara itu aman?” tanyanya.

Guyuran hujan tak menyurutkan tekad massa pendukung IP-Fadli demi memperoleh jawaban dari komisioner KPU. Mereka tetap bertahan di lokasi hingga Ketua KPU Jogja Wawan Budiyanto hadir sekitar tiga jam sejak aksi dimulai pukul 12.00.

Dalam kesempatan itu Wawan menegaskan penolakan untuk memindah kotak suara dari gudang KPU. Berpatokan pada pasal 33 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, dimana KPU-lah yang berkewajiban mengamankan hasil pemilu.

“Aturan itu mewajibkan kami menjaga, menyimpan dan mengamankan. Jika tidak melakukan, kami justru melanggar aturan itu,” jelasnya.

Wawan menjamin seluruh kotak suara aman. Sementara mengenai pembukaan kertas suara tidak sah, Wawan kembali menegaskan, persoalan tersebut memerlukan payung hukum tersendiri. Dikatakan, saat pleno KPU hanya melakukan rekapitulasi yang telah di lakukan di tingkat panitia pemilih kecamatan (PPK).

Menurut Wawan, pemungutan suara ulang bisa dilakukan jika terdapat perbedaan data di tingkat PPK, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan para saksi pasangan calon. Namun sejauh ini belum ditemukan adanya perbedaan dan pelaporan perbedaan data. “Kami tidak akan menutup ruang adanya pemungutan ulang. Hanya harus disertai alasan dan usur-usur dasar yang jelas,” tandasnya. (bhn/yog/mg2)