Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jogja bersikap tegas dalam menindaklanjuti laporan pidana pemilu.

Terutama terkait dugaan adanya ketidaknetralan aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan Pemkot Jogja dalam Pilwali 2017. “ASN yang ikut mengampanyekan paslon jelas masuk ranah pidana,” ucap Eko saat mendampingi pelapor Andi Kartala di kantor Panwas Jogja, Jalan Suryopranoto, Gunungketur, Pakualaman kemarin (20/2).

Eko menuding kelalaian panwas menyebabkan dugaan tindak pidana pemilu oleh pelaksana tugas (Plt) Dinas Pariwisata Jogja Yunianto Dwi Sutono tidak bisa diproses.

Menurutnya, alasan legal standingserta persyaratan formal yang dipersoalkan panwas tidak bisa diterima. Karena pelapor telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“Pelapor (Andi Kartala) terbukti sudah memiliki surat keterangan sebagai warga Jogja dan telah melakukan rekam e-KTP,” beber politikus PDI Perjuangan itu.

Dikatakan, selama proses pemeriksaan laporan, panwas tidak pernah secara resmi meminta pelapor menyertakan syarat formal. Hal itu disayangkannya. Sebagai institusi resmi, pemberitahuan yang dilakukan panwas kepada pelapor guna memenuhi syarat formal hanya dilakukan melalui pesan singkat (SMS). “Ini fakta yang menyedihkan. Hubungan antarlembaga harusnya surat-menyurat secara resmi serta ada tanda tangan dan stempel,” sesalnya.

Eko mengancam akan melaporkan panwas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Itu jika panwas tidak segera memproses hukum laporan dugaan pelanggaran pidana olehASN bersangkutan.

Lebih dari itu, Eko juga meminta panwas membuka kembali kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi. Misalnya, dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang institusi seperti yang dilakukan bekas Kapolsek Mantrijeron Kompol Totok Suwantoro yang bernyanyi saat kampanye pasangan calon nomor urut 2. “Saya harap panwas sama seperti pemilu 2014. Bisa dan mau bertindak tegas,” katanya.

Dalam kesempatan itu Eko mengajak semua pihak mengawal proses pemeriksaan terhadap Totok. Agar laporan rakyat Jogja tak berhenti dan penyelesaian jalur hukum bisa ditegakkan.

Saat ini Eko juga sedang mengumpulkan data dan bukti mobilisasi massa oleh ASN saat proses pencoblosan surat suara.

“Dari informasi ada 4 pejabat pemkot. Kami masih kumpulkan data-datanya,” klaimnya.

Sementara itu, Komisioner Bidang Penindakan dan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Jogja Pikeska Hira Nurpika menyatakan, sejauh ini tidak ada regulasi khusus yang mengatur teknik komunikasi antara panwas dan pelapor kasus dugaan pelanggaran pemilu. Kendati demikian, persoalan yang disampaikan Eko Suwanto akan dijadikan bahan evaluasi.

“Upaya membuka kembali dugaan pidana pemilu bisa dilakukan. Akan kami mulai dari awal lagi,” ucapnya.

Hira berjanji akan segera berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memproses laporan dugaan keterlibatan ASN tidak netral dalam pilwali.

Sebagaimana diketahui, Yunianto Dwisutono dilaporkan ke panwas karena dianggap tidak netral. Itu setelah dirinya

mengirimkan broadcast dukungan kepada pasangan haryadi-Suyuti-Heroe Poerwadi ke grup WhatsApp UPT Malioboro. Kendati begitu, hal tersebut dibantahnya. Yunianto justru merasa telah dikriminalisasi. Alasannya, screenshoot broadcast yang dijadikan bukti oleh pelapor tidak lengkap.

Yunianto mengakui memang mengirimkan broadcast tersebut ke grup WhatsApp UPT Malioboro pada Sabtu (4/2). Tapi selain paslon nomor urut dua, dia juga memposting paslon nomor satu Imam Priyono-Achmad Fadli, dan diakhiri dengan imbauan supaya mencoblos pada 15 Februari. “Yang saya kirim itu tiga postingan, tapi kenapa hanya satu screenshoot yang ditampilkan,” sesalnya.(bhn/yog/mg2)