JOGJA – Besok (15/2) warga Kota Jogja akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wali kota dan wakil wali kota. Pengamat Politik UGM Dr Hempri Suyatna, SSos, MSi berharap warga bisa lebih kritis dalam menentukan pilihan.

“Jangan beli kucing dalam karung lah istilahnya,” ungkapnya ditemui, kemarin (13/2).

Menurutnya, dua pasangan calon (paslon) yang bersaing, Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-Fadli) dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP), memiliki basis massa yang sama-sama kuat. Itu bisa dilihat dari peta politik partai pengusungnya.

Hempri menjelaskan, paslon IP-Fadli mengandalkan kekuatan nasionalis, PIDP, meski didukung pula oleh PKB. Sedangkan HS-HP kekuatan dominan didukung oleh partai basis agama seperti PKS, PPP, dan PAN. “Meski di kubu HS-HP juga ada representasi partai nasionalisnya, yakni Gerindra dan Golkar,” jelasnya.

Menurut Hempri, peta politik tersebut akan cair apabila ditentukan oleh figur dan jejak rekam kandidat serta visi misinya. Makanya, dia menyarankan warga untuk benar-benar melihat rekam jejak paslon secara saksama.

Di sisi lain, Kota Jogja yang dikenal sebagai kota pelajar juga dipenuhi dengan pemilih pemula.

Mereka yang notabene masih berstatus pelajar ini juga semestinya mencari rekam jejak sebelum nyoblos. Tidak asal ikut-ikutan saja.

“Pelajar saat ini sudah cukup kritis dan cerdas kok, bisa menentukan hak pilih tanpa terhasut provokasi,” jelasnya.

Untuk melihat rekam jejak masing-masing paslon, para pemilih pemula bisa melihat dari bukti nyata selama menjabat pada periode sebelumnya. Terlebih kandidat Wali Kota Jogja, IP dan HS, merupakan incumbent. HS merupakan Wali Kota Jogja periode 2011-2016. Sedangkan IP merupakan wakilnya dari periode yang sama.

Hempri juga mengamati, dalam masa kampanye kemarin rasanya banyak masyarakat kurang greget atau antusias. Hal ini bisa disebabkan karena yang bertarung sesama incumbent, jadi rakyat sudah mengetahui baik buruknya kandidat.

Dia pun mengaku pesismistis partisipasi pemilih akan seperti Pilpres 2014 yang mencapai 80 persem. Namun harapannya warga akan tetap menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib daerah lima tahun ke depan.

Terpisah, Plt Wali Kota Jogja Sulistiyo berharap, masyarakat Jogja yang memiliki hak pilih berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, suara warga akan menentukan dalam pembangunan Jogja di masa mendatang. “Harapannya 100 persen menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Imbauan pada warga Kota Jogja juga terus dilakukan melalui camat dan lurah yang diteruskan ke RT dan RW agar mengingatkan dan meminta warganya berangkat mencoblos ke TPS.

“Melalui media elektronik, WhatsApp dan sebagainya. Semua camat dan lurah diminta menyampaikan ke masyarakat, agar mereka datang memilih,” ujarnya.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIJ meminta semua umat Islam pada pencoblosan Pilwali Kota Jogja maupun Pilbup Kulonprogo 15 Februari nanti menggunakan hak pilihnya alias tidak golput. Sudah ada fatwa MUI yang dikeluarkan sejak 2009 silam yang menyatakan jika golput haram.

“Golput atau tidak memilih itu haram hukumnya, sudah ada fatwa MUI sejak 2009 lalu,” ujar Sekretaris MUI DIJ Ahmad Muhsin Kamaludiningrat ketika dihubungi baru-baru ini (12/2).

Menurut dia, sesuai ijtimak para ulama yang dikeluarkan 2009 silam di Sumatera Barat memutuskan jika golput atau tidak memilih dosa bagi umat Islam.

“Setiap jelang coblosan pasti di-update dan masih efektif berlaku hingga sekarang,” lanjut Penghulu Masjid Gedhe Kauman Jogja itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ Hamdan Kurniawan menargetkan dalam Pilwali Kota Jogja maupun Pilbup Kulonprogo tingkat partisipasinya paling tidak bisa sesuai target nasional 77,5 persen.

Pada Pilbup Sleman, Bantul, dan Gunungkidul 2015 lalu, tingkat partisipasi masih dibawah target. Tertinggi di Bantul yaitu 75 persen, kemudian Sleman 72 persen, dan Gunungkidul 70 persen.

Hamdan mengaku tidak tahu pasti penyebabnya, tapi dia menilai dibandingkan daerah lainnya sebenarnya partisipasi di DIJ sudah cukup baik. “Pada 2015 lalu di kabupaten dan kota lain ada yang tingkat partisipasinya di bawah 30 persen,” ujarnya.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto optimistis tingkat partisipasi warga untuk mencoblos pada 15 Februari nanti melebihi target. Bahkan lebih baik dari Pilwali 2011, meski diakuinya butuh kerja keras.

Pada Pilwali sebelumnya tingkat partisipasi warga Kota Jogja hanya 64,5 persen. “Harus optimistis target tersebut tercapai,” ujarnya.

Wawan menyebut, beberapa bulan terakhir ini terus melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat. Berbagai kalangan, termasuk pemilih pemula di sekolah-sekolah sudah didatangi KPU Kota Jogja. Juga meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk sosialisasi ke masyarakat dan mengajak mencoblos Rabu (15/2) besok.

Selain sosialisasi, aspek administrasi data pemilih juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pemilih yang terdata adalah benar warga Kota Jogja yang memiliki hak suara. (ita/bhn/pra/ila/mg2)