JOGJA – Forum sinkronisasi dana keistimewaan (danais) dengan APBD DIJ yang diusulkan parlemen, resmi ditolak gubernur DIJ. Meski mendapatkan penolakan tak membuat dewan surut melangkah.

Terbukti, dewan melalui Komisi C tetap mengadakan rapat kerja dengan Pemprov DIJ. Agendanya meminta penjelasan terkait kegiatan yang dibiayai danais pada tahun anggaran (TA) 2017 dan 2018. Instansi yang diundang dalam rapat kerja itu adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) serta Bappeda DIJ.

Sekretaris Dinas PUP dan ESDM DIJ Bambang WS menjelaskan, instansinya melaksanakan dua urusan, empat program dan sejumlah kegiatan terkait keistimewaan DIJ. Urusan yang dikerjakan, antara lain, menyangkut kebudayaan dan warisan benda cagar budaya.

Nilainya sekitar Rp 272 miliar. “Danais itu kami gunakan untuk pembangunan makam raja-raja Imogiri dan renovasi Bangsal Kencana, serta Bangsal Prabayeksa Keraton Jogja,” jelas Bambang.

Anggota Komisi C Suharwanta mengingatkan, penggunaan danais harus dipilih dan dipilah secara jelas. Sebab, sebagai badan hukum, maka sebenarnya lembaga keraton berada di luar pemerintah. “Statusnya badan swasta,” katanya.

Dengan begitu, dia berharap pemprov bertindak hati-hati dan memperjelas status kepemilikannya. Sesuai dengan ketentuan, karena dibiayai dengan anggaran negara, maka setelah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah.

“Apa mungkin danais bisa digunakan untuk membiayai rumah seseorang. Nanti menjadi asetnya siapa. Ini menyangkut akuntabilitas publik karena masuk neraca,” ingatnya.

Bang Wanta, sapaan akrabnya, sekali lagi mengingatkan pentingnya sikap kehati-hatian. Dia mengkhawatirkan jika tak diperjelas, pemanfaatan danais itu kelak di kemudian hari dapat menimbulkan masalah. “Jangan sampai menjadi bom waktu,” pesannya.

Ketua FPAN ini berharap, ketentuan Pasal 43 huruf e UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ dijalankan. Berdasarkan pasal itu, Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman harus melakukan invetarisasi dan identifikasi seluruh kekayaannya sebagai warisan budaya bangsa.

Menurutnya, tidak ada persoalan jika danais digunakan untuk membangun atau merenovasi kekayaan keraton atau Pakualaman yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa. Bila itu dilakukan maka aset berikut neracanya akan lebih pasti dan jelas.

Anggota Komisi C Totok Hedi Santoso tidak setuju dengan gagasan membuat perdais kebudayaan. Baginya lebih tepat membuat perdais produk budaya. Selama lima tahun terakhir ini, kata budaya dan istimewa menjadi mudah dilekatkan dengan berbagai kegiatan di masyarakat. “Masak di Pakem, Dinas Kebudayaan DIJ meresmikan bergada Bugis. Tahu tidak sejarah Bugis di Jogja itu,” gugatnya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, terjadi karena adanya Perdais Induk atau Perdais No. 1 Tahun 2013. Semangat lahirnya perda itu ditengarai hanya untuk mengejar mendapatkan danais. “Perdais induk itu penuh skandal,” tudingnya, tanpa merinci lebih lanjut.

Kepala Bappeda Tavip Agus Rayanto menjelaskan banyak hal menyangkut program dan kegiatan danais. Dia juga menyinggung kemungkinan danais bisa merambah ke desa dengan adanya perubahan kelembagaan pemprov yang hingga sampai tingkat desa.

Terkait pandangan Suharwanta, Tavip mengatakan, dasar yang digunakan pemprov adalah pasal 5 UUK. Sesuai pasal itu mengamanatkan pengaturan keistimewaan DIJ bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten menjaga dan mengembangkan budaya Jogjakarta sebagai warisan budaya bangsa. “Masukan Pak Harwanta akan kami laporkan kepada Ibu Sekprov,” jelasnya. (kus/laz/mg2)