RADARJOGJA.CO.ID–Fitnah, intimidasi, dan politik uang mengancam keberlangsungan pemilihan wali kota (Pilwali) Kota Jogja 2017. Inilah yang kemudian membuat pasangan Calon Wali Kota (Cawali) Haryadi Suyuti dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Heroe Poerwadi mendeklarasikan tiga asas, Mereka mengajak Pilwali yang tinggal menyisakan masa tenang berlangsung sehat,

“Sehingga warga Kota Jogja mencoblos pada 15 Februari nanti sesuai hati nurani dengan melawan bentuk politik uang, intimidasi, dan fitnah,” pesan Haryadi Suyuti saat sarapan angkringan di Penumping, Gowongan, Jetis, Jumat (10/2).

Ia menegaskan, warga Jogja itu tidak bisa dibeli. Jangankan karena imig-iming uang. Bentuk apa pun saja ditolak demi kebaikan Kota Jogja lima tahun ke depan. “Jangan hanya karena hal-hal tertentu seperti uang mengorbankan Jogja lima tahun kedepan,” pesan HS

Dibacakan pula tigas asas kemenanangan HS-HP, yatu melawan segala bentuk politik uang dan penggunaan cara-cara fitnah yang jauh dari politik sehat, melawan segala bentuk intimidasi yang merupakan bentuk premanisme yang tidak beradab serta konsisten mengawal pengembangan kampung kreatif dan seluruh program HS-HP.

HS menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan praktek politik uang dalam bentuk apapun. HS yang menyatakan jika adanya praktek politik uang akan mencederai indek demokrasi di Kota Jogja yang dinilai sudah tinggi. Salah satunya denganmemilih angkringan dan dialog dengan warga adalah salah satu simbol kerakyatan dan kesederhanaan. Selain itu, merupakan bentuk dukungan paslon tersebut pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Kami memang berupaya untuk tetap memberikan teladan kesederhanaan. Sekaligus, mengkampanyekan jangan ada politik uang dalam Pilwali,” jelasnya.

HP menambahkan program yang sudah disiapkannya bersama HS untuk mensejahterakan warga Kota Jogja, seperti dalam akses pendidikan dan kesehatan. Yang sudah dirintis HS sebelumnya, yaitu rawat inap gratis di kelas tiga serta SD dan SMP gratis, serta biaya SMA yang murah harus dilanjutkan. Menurut dia, upaya yang akan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat bukan dengan bagi-bagi uang, tapi jaminan peningkatan pendapatan masyarakat serta mengunrani beban masyarakat. “Seperti untuk pelayanan ke masyarakat sebisa mungkin gratis, atau paling tidak terjangkau,” jelasnya.(pra/eri)