RADARJOGJA.CO.ID –Kejaksaan Negeri Wonosari (Kejari) Wonosari memberi sinyal tak akan melanjutkan penanganan kasus dugaan pungli TPR Pantai Selatan. Alasannya, berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan hingga sekarang belum dilengkapi penyidik kepolisian.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul Sihid Isnugraha mengatakan, berkas perkara dugaan pungli koordinator TPR Dwi Jatmiko belum P21. Karena itu, pada 4 Januari 2017 dikembalikan kepada penyidik kepolisian.
“Belum kami terima, semenjak diserahkan pada 4 Januari lalu. Seharusnya segera diserahkan, karena sudah lewat tenggat batas 14 hari,” kata Sihid, Selasa (7/2).
Menurut Sihit, jika perkara terus menerus berstatus P19 dan berkas perkara masih juga tidak lengkap, pihaknya tidak bisa melanjutkan ke Pengadilan Negeri (PN) Wonosari. Terkait persoalan tersebut, kejari mengembalikan pada penyidik kepolisian. “Kalau berkas tidak diserahkan, kasus terancam ditutup,” ujarnya.
Dengan kurang lengkapnya berkas perkara tersebut, lanjut Sihit, kejari belum bisa menyidangkan kasus tersebut.
Kasubag Humas Polres Gunungkidul Iptu Ngadino mengatakan, hingga sekarang kepolisian berupaya melengkapi berkas perkara atas tersangka Dwi Jatmiko. Hanya, pihaknya enggan membeber kendala keterlambatan penyerahan berkas.
“Penyidikan masih tetap berjalan, hanya ada yang masih kurang sehingga perlu dilengkapi,” kata Ngadino.
Saat disinggung soal waktu penyerahan berkas perkara melewati batas waktu 14 hari, pihaknya berpendapat penyidik berhak memperpanjang waktu penyidikan sampai berkas perkara lengkap. “Penyidik mempunyai kewenangan memperpanjang waktu penyidikan sampai berkas yang ada lengkap dan diproses di kejaksaan,” ujarnya.
Sekedar mengingatkan, pada Sabtu 15 Oktober 2016, Satgas Antipungli Polres Gunungkidul menangkap basah Dwi Jatmiko di TPR. Petugas mengamankan barang bukti sejumlah bendel karcis, uang tunai Rp 9,5 juta dan dokumen milik TPR.
Menyandang status sebagai tersangka kasus pungli, membuat nasib Dwi Jatmiko semakin terjepit. Selain ancaman penjara, dana pensiun oknum pegawai di kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbubpar) Gunungkidul ini terancam dicabut.(gun/hes)