RADARJOGJA.CO.ID – Dukungan penuh DPP PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Imam Priyono dan Achmad Fadli bukan isapan jempol belaka. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sampai turun untuk memantau gerakan kampanye pasangan Bermanfaad tersebut. Ini mereka bubuhkan dalam kontrak politik dengan Gerakan Jogja Bangkit, di Hotel Grand Mercuri, Jalan Solo, Minggu (5/2).

Koordinator Relawan Jogja Bangkit Erfiyanto mengatakan, gerakan yang mereka luncurkan dinamakan Gerakan Jogja Berbudaya, yang memiliki sembilan agenda yang akan dijalankan IP-Fadli nanti. Sembilan agenda tersebut adalah pemerintahan yang bersih dan berbudaya, pendidikan untuk semua, kesehatan untuk semua, ekonomi kreatif dan berkelanjutan, kota hijau dan hemat energi, tata ruang menuju kota berkelanjutan, aksesibilitas dan konektivitas, pariwisata berbasis budaya dan teknologi untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Erfiyanto sembilan agenda tersebut merupakan sari dari berbagai persoalan di Kota Jogja saat ini. Untuk itu relawan Jogja Bangkit yang juga terdiri dari berbagai akademisi tersebut menitipkan program perbaikan pada Paslon IP-Fadli. “Jika terpilih nanti wali kota dan wakilnya harus terbuka pada masyarakat, dan kami akan terus menagih termasuk dengan mendatangi langsung ke balai kota,” ungkapnya.

IP mengatakan sembilan agenda Jogja Bangkit tersebut juga sesuai dengan program yang akan dijalankannya. IP mencontohkan seperti dengan kartu Jogja Cerdas untuk pendidikan maupun Kartu Jogja Sehat untuk menjamin warga Kota Jogja. Untuk ruang terbuka hijau, IP juga mengatakan akan memaksimalkan peran dana keistimewaan dengan membangun kampung budaya sekaligus kampung hijau. “Di RTH tersebut nantinya akan digelar berbagai pertunjukan budaya,” jelasnya.

Sementara Hasto menjelaskan, Gerakan Jogja Berbudaya yang diluncurkan merupakan hasil kajian serta studi banding ke kota lainnya, seperti Bandung dan Surabaya. Kontrak politik yang ditandatangani juga merupakan komitmen untuk mewujudkan Jogja sebagai kota yang cerdas, sehat dan berbudaya.

“Dengan adanya kontrak politik ini percepatan pembangunan kota Jogja bisa dilakukan, tidak ada alasan karena sudah tercantum dalam kontrak politik yang ditandatangani,” tegas Hasto. (pra/eri)