RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Poster yang ditempel pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau bangjo di Jogja, yang tertulis obat terlambat haid beserta nomor telepon, dinilai mengarah pada praktik aborsi ilegal. Poster dengan tulisan “telat bulan” tersebut tertempel hampir di setiap bangjo di Kota Jogja.

Radar Jogja sempat mencoba mengirimkan pesan singkat ke salah satu nomor yang tertulis di poster. Benar saja, jawaban yang diberikan terkait dengan obat untuk menggugurkan kandungan.

Penjual obat penggugur kandungan tersebut menwarkan beberapa pilihan obat, mulai yang KW atau kualitas satu seharga Rp 1,65 juta. Ada juga paketan KW satu seharga Rp 1,2 juta dan KW dua Rp750 ribu. Pihaknya juga mengaku bisa menggugurkan kandungan secara medis.

“Kalau yang garansi dibantu sampai tuntas,” tulisnya.

Keluhan terkait keberadaan sampah visual berisi iklan obat terlambat haid tersebut disuarakan oleh Komunitas Jogja Garuk Sampah. Komunitas yang beraksi tiap Rabu malam itu menilai sampah visual obat terlambat haid di bangjo merupakan salah satu yang susah dibersihkan.

“Malamnya kami bersihkan, besok paginya sudah tertempel lagi,” ujar Koordintor Jogja Garuk Sampah Bekti Maulana saat mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, kemarin (1/2).

Siswa kelas 12 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surya Melati itu mengatakan, poster serupa hampir ditemukan di tiap bangjo di Kota Jogja. Pihaknya sudah mencoba menghubungi nomor yang tertera di poster tersebut, tapi tidak pernah dibalas. Tapi, dari informasi rekannya di luar kota, poster seperti itu biasanya menawarkan obat aborsi ilegal.

Bekti mengatakan, komunitasnya memang fokus pada gerakan membersihkan sampah di Kota Jogja, tapi melihat konten dari poster tersebut dan lokasinya yang hampir di tiap persimpangan jalan membuat mereka prihatin. Terlebih lokasinya yang terbuka juga memungkinkan anak-anak membacanya.

Menurut dia, kalau dibiarkan berarti Pemkot Jogja juga mendukung seks bebas dan aborsi ilegal. “Harapan kami pelaku segera ditindak, apalagi aborsi ilegal. Pemasang iklannya juga pasti ilegal,” ujarnya.

Jogja Garuk Sampah sendiri sebenarnya sudah sering melakukan aksi bersama Satpol PP maupun Dinas Perhubungan Kota Jogja. Komunitas yang mulai beraksi sejak 2015 itu juga sudah mengadu ke Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Jogja, tapi belum mendapat jawaban.

Koordinator Forpi Kota Jogja Winarta Hadiwiyono mengatakan, penempelan poster seperti itu jelas pelanggaran. “Bukan hanya tempelan yang sembarangan, kontennya juga berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Winarta, sebenarnya banyak poster iklan yang juga berpotensi merugikan masyarakat dipasang bebas. Seperti iklan lowongan kerja yang kurang jelas siapa yang menempel.

“Kami akan segera berkirim surat ke Penjabat Wali Kota Jogja, sudah seharusnya Satpol PP menertibkan sampah visual yang isinya berbahaya dan tidak mendidik,” sambungnya. (pra/ila/ong)