RADARJOGJA.CO.ID – Rekayasa lalu lintas (lalin) di seputar kompleks Pemkab Kulonprogo telah berlangsung seminggu. Memunculkan banyak persoalan baru.

“Rekayasa lalu lintas di Jalan Perwakilan baru itu ternyata tidak signifikan mengurai kemacetan. Justru banyak keluhan yang masuk, hal ini peru segera dievaluasi,” kata Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto kemarin.

Menurut Suharto, dari informasi dan masukan yang masuk, rekayasa lalu lintas dinilai tidak efektif. Sebagian warga terkendala dan terbebani karena harus memutar Alun-Alun Wates.

Tidak sedikit warga yang menerobos larangan belok ke kanan di utara perlintasan kereta api sisi timur. Hal itu menambah kerawanan kecelakaan lalu lintas.

“Mestinya, di pengujung taman di depan Pemkab diperbolehkan untuk berbalik arah. Tidak seperti saat ini,” ujar Suharto.

Uji coba tersebut kontradiktif dengan kebijakan Pemkab Kulonprogo sebelumnya. Sebab, selama ini setiap Minggu, kawasan seputar alun-alun diterapkan kawasan car free day (CFD).

Pemkab memberikan kesempatan warga berolahraga dan berwisata kuliner di seputar Alun-Alun Wates. Sebagai ruang publik, rekayasa yang dilakukan menjadikan semua berantakan, semua kendaraan harus lewat jalur itu.

Anggota Komisi I DPRD lainnya, Sudarto mengatakan, Dinas Perhubungan harus melihat kondisi lapangan. Seperti hari Senin pekan lalu, sekitar pukul 07.00, Kodim 0731 Kulonprogo melaksanakan upacara dan menutup jalan sisi utara alun-alun.

Penutupan jalan juga dilakukan SMPN 1 Wates dan SMPN 5 Wates yang ada di utara alun-alun. Dampaknya, jalan di belakang rumah dinas bupati yang sempit menjadi macet parah.

“Artinya permintaan masyarakat di mana jalan di depan Pemkab boleh balik cukup logis,” kata Sudarto.

Sekda Kulonprogo Astungkoro mengakui sudah banyak keluhan masyarakat masuk terkait rekayasa lalu lintas tersebut. Keluhan itu sudah ditampung Kepala Dinas Perhubungan.

“Nantinya akan kami evaluasi bersama Forum Lalu Lintas. Forum nanti yang akan melakukan evaluasi,” kata Astungkoro. (tom/iwa/mar)