RADARJOGJA.CO.ID – Keberadaan kaum difabel tidak boleh dipandang sebelah mata. Di Gunungkudul, mereka yang berkebutuh khusus mulai dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Kini, ada tiga desa yang secara khusus memberikan perhatian lebih pada kaum difabel.

Kepala Divisi Adovaksi Project Officer Handicap International Singgih Purnomo mengatakan, upaya pemerintah daerah memberikan layanan bagi kaum difabel menunjukkan hal positif. Di Gunungkidul, sudah memiliki perda perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum penyandang disabilitas.

“Merupakan komitmen Pemkab Gunungkidul yang layak diberikan apresisiasi. Dengan penyadaran bersama, paling tidak muncul kesadaran kaum difabel juga harus memiliki hak seperti warga yang lain,” kata Singgih Purnomo, Selasa (20/12).

Ia melanjutkan, meski belum semua desa ramah difabel, pihaknya yakin dalam perkembangannya akan lebih baik. Artinya, hak-hak bagi kaum difabel bisa diberikan, sehingga tidak hanya sekedar menjadi penonton pembangunan.

Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, saat ini di Gunungkidul memiliki desa yang dinyatakan sebagai desa inklusi. Desa tersebut telah melibatkan kaum penyandang disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.

“Tiga desa inklusi itu masing-masing Desa Plembutan Kecamatn Playen, Desa Beji Kecamatan Patuk dan Desa Nglipar Kecamatan Nglipar,” ungkap Immawan.

Immawan mengakui, sarana bagi kaum disabilitas masih minim. Karena itu, pihaknya mendorong dinas pekerjaan umum (DPU) membuat desain bangunan ramah difabel. Harapannya, tahun depan bisa terealisasi.

Kades Nglipar Heni Kusdiyanto mengatakan, saat ini ada mata anggaran program untuk kaum difabel. Meski hanya kecil, semua itu menjadi embrio bagi desa untuk memperhatikan kaum berkebutuhan khusus.

“Kami anggarkan Rp 7 juta untuk berbagai penyuluhan di tahun ini,” kata Heni Kusdiyanto.(gun/hes)

[ad id=”38875″]