RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Penertiban area zona inti gumuk pasir akhirnya, Rabu (14/12) terealisasi. Tidak ada aksi perlawanan berarti kala tim gabungan merobohkan seluruh bangunan ilegal yang berdiri di area zona inti kawasan heritage tersebut.

Pembongkaran sebanyak 26 bangunan ilegal ini dimulai dari barat. Yakni di sekitar kawasan Pantai Cemoro Sewu. Beberapa penghuni bersama puluhan mahasiswa sempat berencana menghadang eksekusi seluruh bangunan ilegal ini. Dengan berdiri di tepi jalan. Bahkan, salah satu penghuni sempat bernegosiasi dengan petugas. Namun, upaya ini gagal.

Seperti pesan Bupati Bantul Suharsono, seluruh personel yang terlibat mengedepankan aspek kemanusiaan. Personel Satpol PP mengeluarkan berbagai barang berharga milik penghuni ke luar rumah sebelum melakukan pembongkaran.

Dari pantauan di lapangan, tampak ada beberapa penghuni yang baru berusaha membongkar bangunan secara mandiri. Itu menyusul kedatangan 450 personel dari Satpol PP Bantul, Satpol PP Pemda DIJ, Polres Bantul, dan Koramil Bantul ini. Kendati begitu, petugas meminta para penghuni menghentikan aktivitas pembongkaran mandiri ini. Sebab, warga telah diberikan waktu toleransi selama beberapa bulan untuk membongkar sendiri.

Alhasil, beberapa penghuni ini pun hanya bisa pasrah melihat alat berat merobohkan bangunan mereka. “Saya harus tinggal di mana?,” ucap Sami, salah satu penghuni.

Ya, Sami sejak 20 tahun terakhir tinggal di area zona inti gumuk pasir. Itu menyusul terjualnya seluruh aset miliknya untuk membayar biaya perawatan salah satu anaknya. Di area zona inti gumuk pasir, perempuan asal Grogol VII, Parangtritis ini hanya mengapling tanah untuk didirikan bangunan hunian. Sekaligus kios kecil untuk menjual makanan dan minuman. “Bersedia direlokasi. Tapi, lahan relokasinya saja belum siap,” keluhnya.

Sri Poniati juga mengalami nasib serupa. Perempuan asal Jambi ini belum sempat membongkar dan mengemasi berbagai barang miliknya. “Warisan orangtua sudah dijual. Tinggalnya, ya, di sini,” tutur perempuan yang menghuni area zona inti sejak 15 tahun lalu ini.

Kasat Pol PP Bantul Hermawan Setiaji menilai, keputusan gubernur DIJ menertibkan area zona inti sudah tepat. Sebab, sebagian besar penghuni di area zona inti memiliki rumah di kampung kelahirannya. Di sini, mereka hanya menyewa bangunan. Parahnya, bangunan sewa ini dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan negatif. Seperti ajang prostitusi. “Dari 29 bangunan, tiga di antaranya telah dibongkar sendiri,” ungkapnya.

Terkait relokasi, Hermawan memastikan pemkab tidak akan tutup mata. Pemkab telah menyediakan lahan relokasi di dekat area zona inti. Persisnya di Dusun Grogol X. Kendati begitu, area relokasi ini masih dalam tahap pengerukan.

Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza Dinas Sosial Bantul Arfin Munajah menambahkan, seluruh barang milik penghuni dibawa ke kantor balai desa Parangtritis. Pemkab juga telah meminta izin kepada pemerintah desa Parangtritis untuk menjadikan kantor balai desa sebagai tempat pengungsian sementara. (zam/din/mar)