BANTUL – Rencana penyerahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov DIJ terus berlanjut. Hal itu praktis bakal memicu lumpuhnya fungsi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof). Sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS) struktural di lingkungan Dikmenof juga menganggur.

Tak banyak yang bisa mereka kerjakan. Apalagi, hingga sekarang belum ada tanda-tanda realisasi pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru di lingkungan pemkab. Padahal, peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah disahkan akhir Agustus.

Menurut Kasubbag Kepegawaian Dikmenof Bantul Ismunadi, ada 25 PNS di lingkungan Dikmenof yang dipastikan bertahan. Sebagian besar mengampu tanggung jawab kerja yang bersinggungan dengan SMA/SMK. “Hanya ada beberapa yang mengurusi bidang lain,” jelas Ismu, sapaannya kemarin (22/9).

Beberapa personel Dikmenof yang tidak bersinggungan dengan SMA/SMK tersebar di sejumlah bidang. Antara lain, Pendidikan Non Formal (PNF), Pelatihan dan Kursus, serta pusat kegiatan belajar mandiri. Menurutnya, bidang-bidang inilah yang masih berfungsi selepas serah-terima pengelolaan SMA/SMK. Sembari menunggu peleburan Dikmenof bergabung dengan Dinas Pendidikan Dasar, Kantor Pemuda dan Olahraga dalam satu atap. 
”Menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora),” ungkapnya.

Adapun nasib PNS lain di lingkungan Dikmenof menunggu pengarahan bupati Bantul.

Kabid Pendidikan Menengah Atas Dikmenof Suhirman mengaku belum mengetahui nasib semua PNS yang selama ini menangani SMA/SMK. Bahkan, dia belum tahu nasibnya sendiri ke depan. Apakah nantinya ditempatkan di Dikpora atau satuan kerja perangkat daerah lainnya.
”Intinya ndherek dhuwuran,” ucapnya.

Menurut Suhirman, serah terima pengelolaan SMA/SMK diagendakan pada 27 September. Tetapi, realisasinya baru berjalan efektif per 1 Oktober.(zam/yog/ong)