JOGJA- Rencana Pemkot Jogja mengubah status Kantor Pengelolaan Taman Pintar (Tampin) dari badan layanan umum daerah (BLUD) menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) menuai kritik para legislator di DPRD setempat. Terlebih, pemkot juga mewacanakan Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) menjadi perusahaan pelat merah. Meskipun langkah tersebut merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Ali Fahmi khawatir, perubahan status Taman Pintar akan menyebabkan penurunan keuntungan yang diperoleh saat ini. “Beban gaji pegawai akan bertambah karena karyawan BUMD adalah non-PNS,” ujarnya kemarin (11/8).

Sebagaimana diketahui, selama ini Tampin mampu meraup keuntungan hingga Rp 2 miliar per tahun. Hasil tersebut membuat Tampin mampu membiayai seluruh operasional lembaga. Tanpa membebani APBD. Sebab, semua keuntungan yang diperoleh dikembalikan lagi ke Tampin.

Di sisi lain, dengan status BUMD, Fahmi khawatir pengelola Tampin akan terfokus untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal itu bisa berdampak pada turunnya fungsi pelayanan masyarakat. “Lalu, harga tiket masuk (RP 15 ribu) yang selama terjangkau mau dibuat berapa,” lanjut Fahmi setengah bertanya.

Begitu pula dengan Dinlopas. Fahmi menegaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional lebih dititikberatkan pada pelayanan sosial. Sejauh ini pedagang hanya dibebani retribusi.

“Kalau (Dinlopas) diubah jadi BUMD apa pedagang lantas disuruh sewa?” lanjutnya.

Jika memang demikian, Fahmi menengarai hanya pasar-pasar besar yang bisa bertahan. Sebaliknya, pedagang pasar kecil akan keberatan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menambahkan, dasar perubahan status kelembagaan dua institusi tersebut dimasukkan ke dalam program legislasi daerah (prolegda) 2016.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) BUMD Taman Pintar dan Perubahan Kelembagaan Pasar rencananya akan mereka bahas tahun ini. “Ada dua raperda yang harus diganti baru. Perombakan tersebut sebagian besar karena usulan dari eksekutif setelah ada sejumlah regulasi baru dari pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko meminta eksekutif tak gegabah menyikapi PP No.18 Tahun 2016. Menurutnya, saat sosialisasi regulasi tersebut di Jakarta pemerintah pusat belum secara tegas meminta daerah mengubah status kelembagaan Taman Pintar dan Dinlopas. “Saya tanyakan ke Dinlopas dan Taman Pintar, mereka malah tidak tahu adanya perubahan itu. Loh pie to iki,” sesalnya.

Terpisah, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan, langkah awal penataan organisasi masih difokuskan untuk Tampin. Sedangkan Dinlopas masih akan dikaji lebih lanjut. Untuk dicari formulasi kelembagaan yang tepat. “Tahun 2017 targetnya sudah bisa jalan (perubahaan kelembagaan),” katanya.

HS, sapaan akrabnya, menggaransi bahwa perubahan status kelembagaan Tampin hanya akan berdampak pada kepegawaian.

“Untuk profit sudah bisa lah tahun depan. Mereka, kan sudah mandiri. Tidak pernah meminta APBD,” jelas suami Tri Kirana Muslidatun itu.(eri/yog/ong)