RAKA DENNY/JAWA POS
JOGJA – Pelantikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam (PA) X menjadi Wakil Gubernur (Wagub) DIJ di Istana Negara Jakarta kemarin sore (25/5) tidak disambut dengan perayaan meriah. Baik di Puro Pakualaman maupun di Kantor Gubernur Kepatihan. Semua berjalan seperti biasa.

Salah seorang kerabat Kadipaten Pakualaman KPH Kusumo Parastho mengatakan, di Puro Pakualaman memang tidak mengadakan acara khusus. Hanya mengadakan doa bersama pada Selasa malam (24/5). Sekaligus sebagai wujud kerabat Pakualaman yang nyengkuyung PA X dilantik menjadi Wagub DIJ.

“Hanya doa di internal Pakualaman untuk menambah kekuatan kepada PA X supaya tidak tergoda dengan keadaan,” ujarnya ketika ditemui di Puro Pakualaman, kemarin (25/5).

Koordinator Trah Pakualaman Hudyana tersebut menambahkan, dengan dilantiknya PA X, diharapkan perjalanan pemerintahan di DIJ bisa semakin baik. Selain itu, dengan masuknya Kadipaten Pakualaman dalam pemerintahan juga bisa mewujudkan cita-cita Keistimewaan DIJ. “Yang penting dalam menjaga amanah untuk menjadi Wakil Gubernur, adalah kekuatan diri,” pesannya.

Sementara itu, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana mengharapkan, setelah menjadi Wagub DIJ, PA X bisa langsung bekerja. Terlebih selama enam bulan terakhir Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X terpaksa bekerja sendirian, tanpa didampingi wakil.

Dengan terisinya Wagub DIJ, legislatif berharap pemerintahan di DIJ bisa bergerak lebih cepat. “Tentunya untuk menciptakan masyarakat DIJ yang sejahtera, adil, dan makmur,” harapnya
Sementara itu, posisi (KGPAA) Paku Alam (PA) X sebagai Wagub DIJ memegang peranan penting. Jika Gubernur DIJ saat ini, HB X berhalangan tetap, PA X akan menjabat Gubernur DIJ.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan UGM Bayu Dardias Kurniawan, pembagian tugas dan kewenangan antara Gubernur dan Wagub DIJ sudah jelas. Tugas wagub untuk membantu gubernur.

“Bagaimanapun, wakil Gubernur ya tetap wakil, kalau di pemerintahan sering disebut ban serep,” ujarnya ketika dihubungi kemarin (25/5).

Bayu menjelaskan, semua delegasi kewenangan dan tugas tanggung jawab tetap berada di gubernur. Wagub hanya membantu. Selama ada kesepakatan antara keduanya, menurut Bayu, tidak ada masalah. “Tapi sekali lagi, tanggung jawabnya tetap di gubernur sesuai Undang-Undang Keistimewaan (UUK) demikian,” jelasnya.

Tapi, kondisinya berbeda jika Gubernur atau Wagub DIJ berhalangan tetap. Dengan status Keistimewaan DIJ, pemerintah pusat tidak bisa menunjuk Plt Gubernur maupun Wagub DIJ. Seperti halnya setelah PA IX meninggal, tugas-tugasnya diambil alih oleh Gubernur DIJ HB X. Hal itu juga sesuai dengan pasal 28 UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. “Otomatis gubernur atau wagub yang akan mengambil alih jika salah satu berhalangan tetap,” jelasnya.

Yang menarik, lanjut Bayu, dalam UUK DIJ tidak diatur batas waktu wagub menjabat menjadi gubernur. PA X bisa memimpin DIJ dalam waktu yang lama, mengikuti jejak kakeknya, PA VIII menjadi Gubernur DIJ.

“Inilah peran penting dari PA X sebagai wagub, jika gubernur berhalangan tetap dia yang akan menjabat sebagai gubernur,” jelasnya.

Pernyataan HB X yang akan lebih banyak mendelegasikan tugas ke PA X, menurut Bayu, bukan merupakan persiapan bagi PA X. Menurutnya, hal itu sudah lumrah dalam pemerintahan. Terlebih, untuk tugas dan kewenangan gubernur serta wagub sudah diatur. “Mungkin itu harapan dari HB X supaya pemerintahan lebih efisien,” ujarnya.

Meski diakuinya dengan proses pengisian jabatan Wagub DIJ, sepeninggal PA IX, yang butuh waktu hingga tujuh bulan, bisa berulang. Termasuk untuk pengisian jabatan gubernur maupun wagub jika ada yang berhalangan tetap. Belum lagi dengan konflik di internal Keraton Jogja maupun Pakualaman. “Paling tidak butuh waktu yang sama, apalagi jika konflik belum diselesaikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, HB X mengisyaratkan akan lebih banyak mendelegasikan ketugasan kepada Wagub DIJ PA X. Sebab, tantangan dan dinamika pembangunan saat ini sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. (pra/ila/ong)\