JOGJA – Pemerintah pusat memastikan tetap akan melantik Kanjeng Gusti Pangeran Adi pati Arya (KGPAA) Paku Alam (PA) X men-jadi Wakil Gubernur (Wagub) DIJ dalam kurun sisa masa ja-batan 2012-2017. Meskipun saat ini masih ada pihak-pihak tertentu yang mempermasalahkan hal tersebut. Sesuai rencana, pelantikan PA X akan digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu (25/5).

Namun, soal kepas-tian waktu pelaksa-nannya, Pemda DIJ masih menunggu surat resmi dari Se-kretariat Negara (setneg). Dalam pelantikan tersebut, PA X tak akan sendirian. Setneg berencana membarengkan prosesi pelantikan Wagub DIJ itu dengan empat pasangan kepala daerah lain
Yakni, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Kaliman-tan Tengah. Permintaan DPRD DIJ supaya pelantikan Wagub DIJ digelar terpisah ditolak Setneg. “Suratnya memang belum ada. Informasi itu dari hasil komu-nikasi terakhir dengan pusat,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIJ Dharma Se tiawan kemarin (20/5).

DPRD DIJ kemudian mengaju-kan permintaan lain, terkait jumlah undangan. Dharma ber-harap setneg tak hanya mem-batasi empat undangan diluar pimpinan DPRD DIJ. Setidaknya, empat pimpinan dewan dan ketua fraksi bisa hadir. “Syukur semua anggota dewan bisa ha-dir. Karena pelantikan tidak bisa digelar di DIJ,” jelas politi-kus Partai Gerindra itu. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD DIJ Anyoko Priyatno mengiyakan ikhwal komunikasi para pejabat yang berwenang. Minggu ini, se-kretariat dewan juga diundang setneg untuk rapat koordi-nasi.

“Rencana waktu pelan-tikan itu berdasarkan infor-masi lesan pejabat setneg,” katanya
Terkait tamu undangan dari DIJ, Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono belum bisa me-mastikan jumlahnya. Hanya, dia memprediksi jumlah tamu cukup terbatas. “Kapasitas Istana Negara hanya 250 orang untuk lima daerah. Jadi tambah sempit,” ujarnya.Hingga kemarin, setwan mendaftar 55 anggota DPRD DIJ untuk diberangkatkan se-mua. Termasuk Forum Komu-nikasi Pimpinan Daerah (For-kompinda) DIJ dan kerabat Kadipaten Pakualaman. Daf-tar tersebut akan diserahkan ke Setneg, untuk dipilih.

“Be-sok Senin, kan ada koordi-nasi, daftar undangan akan kami serahkan. Setneg yang menentukan,” tuturnya.

Meski belum ada surat resmi, Drajad memastikan lokasi pe-lantikan di Jakarta. Itu berda-sarkan Peraturan Presiden Nomor 16/2016 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah harus dilakukan di ibukota ne-gara.

Drajad menegaskan, pi-haknya tidak akan melobi agar pelantikan di DIJ dibarengkan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jogjakarta pada Senin (23/5).

Sebelumnya, DPRD DIJ menuntut kepada pemerintah pusat agar pelantikan wagub digelar di Jogjakarta. Karena statusnya sebagai daerah istimewa. (pra/yog/ong)