JOGJA – Peta politik Pilwali 2017 mulai terlihat jelas. Jika selama ini Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) masih belum jelas kendaraannya, Partai Gerindra sudah bersepakat mengusungnya. Sedangkan, Jogja Independent (Joint) tengah melobi mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW).

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Jogja Anton Prabu Semendawai mengakui, dinamika partainya sudah klimaks. Di internal partai binaan Prabowo Subianto itu, sudah sepakat mengusung HS. “Kami sudah sepakat untuk membawa perubahan di Kota Jogja dengan pak Haryadi,” katanya, kemarin (23/3).

Kesepakatan mengusung HS itu, kata Anton, merupakan kesepakatan internal tingkat kota. Jadi, DPC masih akan memperjuangkan nama HS di hadapan mantan Capres 2014 silam. Dia menerangkan, kesepakatan itu belum berarti lantas mendapatkan rekomendasi DPP. Karena, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan partai lain.

“Bisa nanti kami akan komunikasikan dengan rekan-rekan lain. Bisa PAN atau PKS,” jelasnya.

Termasuk Partai Golkar. Partai yang tahun 2011 silam menjadi kendaraan dari HS di pilwali. Selama ini dalam HS memang identik dengan partai beringin itu. Bahkan, HS sempat mendapatkan dukungan dari politikus senior Golkar Akbar Tanjung.

“Saya berharap masalah di internal bisa cepat selesai. Sehingga, bisa untuk ikut berperan di 2017 (pilwali),” tutur HS beberapa waktu lalu.

Sedangkan dari perkembangan pengusulan nama-nama Joint, muncul nama mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto. BW yang kasusnya dihentikan Kejaksaan Agung itu tengah dilobi tim Joint. “Tidak hanya tokoh di Jogja saja. Dari luar juga kami ajak,” tutur Pegiat Joint Agung Kurniawan.

Agung mengungkapkan, Joint memang akan bergerak mencari tokoh-tokoh mumpuni yang bisa bersaing di pilwali. Joint ingin membuktikan jika masyarakat bisa memunculkan pemimpinnya.

“Kami masih terbuka bagi siapa pun untuk mendaftar. Karena memang Joint terbuka,” timpal Pegiat Joint lain Greg Wuryanto.

Sementara itu, dalam mengusung bakal calon wali kota, Joint harus melalui jalur yang sulit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai calon perseorangan, ada minimal syarat dukungan.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budiyanto menyebut, dukungan minimal 26 ribu KTP bagi calon independen. Ini setelah adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan pro independen untuk mengkaji ulang batas minimal 10 persen sesuai dengan jumlah penduduk. MK mengganti bilangan pembaginya dengan jumlah wajib KTP atau Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Satu KTP untuk satu dukungan bakal calon,” tandas Wawan, Selasa (22/3).

Artinya, jika Joint akan mengusung satu pasangan bakal calon, mereka wajib memenuhi dukungan minimal itu. Jika dua bakal calon, berarti sekitar 52 ribu KTP warga Kota Jogja yang harus mereka siapkan.

Saat proses verifikasi, KPU tak akan main-main. Mereka akan memverifikasi satu per satu pemilik KTP. Tak menggunakan metode sampling. “Teknisnya bisa saja kami datangi. Atau kami kumpulkan dalam satu tempat,” terangnya.

Warga yang KTP-nya mereka serahkan dan menandatangani blangko dukungan untuk calon perseorangan diwawancarai satu-satu. Mereka akan ditanyakan kebenaran dukungan di dalam form yang diserahkan calon perseorangan itu. “Betul tidak? Mereka mendukung calon perseorangan itu. Kalau tidak mereka ada form bantahan,” jelasnya.

Sebelum memutuskan bakal calon independen ini lolos menjadi cawali, langkah terakhir adalah menghitung jumlah pendukung yang valid. “Kalau memenuhi syarat ya disahkan menjadi cawali dari jalur perseorangan,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPD PAN Kota Jogja Nazarudin justru mempertanyakan, jika KPU meloloskan salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Joint. Dia berpedoman terhadap UU Pilkada yang menegaskan pencalonan kepala daerah hanya melalui pengajuan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, dan perseorangan. “Yang bisa mendaftarkan ke KPU hanya yang bersangkutan sendiri,” tandasnya.

Kalau dengan proses yang akan dilakukan Joint, dia menyebut hal itu hanya proses abal-abal. Karena, bukan murni dari si calon perseorangan untuk maju. “Ini berbeda dengan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahatja Purnama dan pasangan sudah mendeklarasikan diri,” katanya. (eri/ila/ong)