BANTUL – Sorotan Komisi B DPRD Bantul soal proyek pembangunan los Pantai Baru Pandansimo berbuntut panjang. Setelah penyelidikan, Polres Bantul mencium adanya dugaan mark up dalam realisasi proyek senilai Rp 400 juta itu. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek.

Itu diperkuat hasil inspeksi mendadak anggota dewan pada akhir tahun lalu. Saat itu, dewan mendapati tidak adanya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pembangunan 50 los baru untuk pedagang. Dalam hal ini antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).

Dari sidak dewan diketahui bahwa Disbudpar selaku penanggungjawab objek wisata tersebut tidak pernah diajak berembug dalam rencana proyek yang menjadi tupoksi Disperindagkop. Anggaran proyek berasal dari dana hibah Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2015. Dana tersebut diberikan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Arta Mulia Abadi, selaku pemohon dana hibah, melalui Disperindagkop.

“Masih lidik (penyelidikan). Kami menindaklanjuti laporan masyarakat,” ujar Kasatreskrim Polres Bantul AKP Kasim Akbar Bantilan kemarin (22/3).

Dalam penyelidikan, polisi menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIJ untuk keperluan audit investigasi. Tak kurang 23 orang saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Para saksi berasal dari warga setempat, pengurus koperasi, dan pegawai Disperindagkop Bantul.

Dari pemeriksaan para saksi, polisi memperoleh informasi bahwa proyek tersebut direalisasikan pada semester ke dua 2015. Awalnya, pemohon dana hibah adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Baru Pandansimo. Namun, Pokdarwis tersebut belum berbadan hukum. Karena tak memenuhi syarat administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemkab pun tak meloloskannya.

“BPKP sudah terjun ke lapangan bulan lalu. Tiga atau empat bulan ke depan baru muncul hasilnya,” lanjut Akbar.

Meski masih tahap penyelidikan, Akbar mencium adanya potensi kerugian negara dalam proyek ini. Ada dugaan pelanggaran Pasal 2, 3, dan 8 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kendati demikian, Akbar tak ingin buru-buru menaikkan status ke penyidikan. Status akan dinaikkan setelah semua bukti tercukupi. “Kami masih menunggu hasil auditnya,” jelasnya.

Kepala Disperindagkop Sulistyanta membenarkan bahwa pihaknya pernah dimintai keterangan oleh polisi terkait persoalan tersebut. Sulis, sapaannya, juga tidak mengelak adanya ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan realisasi proyek.

Meski demikian, Sulit menduga pihak koperasi tidak bermaksud merekayasa penyusunan LPJ. Selaku penerima dana hibah dan pelaksana proyek, koperasi tersebut ingin menyesuaikan LPJ dengan rencana anggaran belanja (RAB). “Namun, mereka tidak tahu bila praktik semacam itu menyalahi aturan,” katanya.

Sulis mengaku telah mengingatkan manajemen KSU Arta Mulia Abadi agar segera mengembalikan dana hibah jika memang terdapat sisa anggaran. Menurut Sulis, anggaran sisa telah dikembalikan ke kas negara. Karena itu, dia menganggap tak ada lagi persoalan dalam pelaksanaan proyek. ” Toh, LPJ yang disusun koperasi belum final. Itu baru awal,” dalihnya.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi B DPRD Bantul Suradal menilai, los di Pantai Pandansimo sebagai bangunan liar. Sebab, proyek tersebut dibangun tanpa sepengetahuan Disbudpar selaku pemangku kewenangan menata objek wisata pantai selatan itu. Hingga berita ini dimuat, Radar Jogja belum bisa menghubungi pengurus KSU Arta Mulia Abadi untuk dimintai keterangan kasus tersebut. (zam/yog/ong)