KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo membuka peluang bagi PNS daerah lain yang ingin pindah tugas di wilayahnya. Ini khusunya PNS guru sekolah dasar (SD). Kebijakan ini diambil menyusul dampak moratorium. Sebab, sudah empat tahun Kulonprogo tidak melakukan rekruitmen PNS. “Kalau merekrut PNS baru memang tidak boleh. Tetapi kalau menarik PNS daerah lain untuk pindah ke sini boleh,” kata Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, kemarin (21/3).

Menurutnya, Pemkab Kulonprogo sudah empat tahun tidak diperbolehkan merekruit PNS baru karena belanja pegawai di wilayah tersebut masih cukup tinggi. Sementara di lain sisi, Kulonprogo sudah mulai kekurangan PNS khususnya tenaga pengajar yang banyak pensiun.

Di Kulonprogo, sedikitnya 300 PNS pensiun setiap tahun. Padahal, Kulonprogo tidak boleh mengangkat PNS baru karena terkena moratorium sehingga mengalami kekurangan PNS. “Karena itulah, kami menerima sebanyak-banyaknya PNS daerah lain yang ingin pindah tugas di Kulonprogo,” jelasnya.

Menurut Hasto, keberadaan bandara baru yang akan dibangun di Kecamatan Temon, diharapkan bisa menjadi daya tarik PNS daerah lain untuk pindah ke Kulonprogo. Untuk guru SD, diperkirakan ada kekurangan sekitar 200 guru SD di Kulonprogo. “Selain itu guru SD, kami juga kekurangan tenaga penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkab Kulonprogo tidak menerapkan standar tinggi untuk PNS daerah lain yang ingin pindah tugas di Kulonprogo, termasuk pendidikan. Pihaknya lebih mengutamakan pengalaman serta komitmen PNS untuk bekerja keras membantu perkembangan Kulonprogo. “Selama ini, sudah ada PNS daerah lain yang pindah ke sini. Seperti beberapa waktu lalu saya kunjungan ke Jambi, ada camat di sana yang dulunya transmigran dari DIJ ingin pindah tugas di Kulonprogo. Lalu kami akomodasi dan sekarang bertugas di Dinas Kebudayaan,” tambahnya.

PNS ini tidak harus berijazah S1. Karena lulusan SMA atau SMK saja sudah cukup dibutuhkan. Misalnya untuk bekerja menjadi teknisi di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Seperti piramida, PNS berpendidikan tinggi jumlahnya sedikit, sementara yang berpendidikan di bawahnya justru semakin banyak.

“Kalau kemudian ada daerah yang memangkas PNS karena mensyaratkan pendidikan sarjana, saya rasa itu konyol. Di Kulonprogo tidak seperti itu, karena justru malah tidak memeratakan pekerjaan,” terangnya.

Kabid Pengawasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Heri Warsito mengungkapkan, PNS terbanyak di Kulonprogo adalah guru. Dari sekitar 7.000 PNS di Kulonprogo, lebih dari 4.000 di antaranya adalah guru. “PNS Kulonprogo memang didominasi guru,” tandasnya. (tom/din/ong)