JOGJA – Penataan Malioboro terus berjalan. Relokasi parkir di sisi timur Malioboro ke taman parkir Abu Bakar Ali (ABA) tetap dilakukan pada 2 April mendatang. Untuk memberikan informasi mengenai penataan Malioboro, Pemkot Jogja menyiapkan pos pelayanan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro.

Rapat pembahasan kesiapan relokasi juru parkir (jukir) sudah dilakukan, kemarin (21/3). Rapat tersebut melibatkan banyak pihak, dari Pemprov DIJ, Polresta, dan TNI di ruang rapat wali kota.

Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) seusai memimpin rapat memastikan relokasi tetap mengedepankan kemanusiaan. Artinya, pemkot menjamin semua jukir maupun pembantunya akan tetap mendapatkan pekerjaan.

“Bagi yang tidak mendapatkan (jatah parkir) di Abu Bakar Ali tetap bekerja. Mereka bisa diarahkan menjadi Jogoboro untuk menjaga sirip Malioboro bebas parkir,” tandas HS kemarin.

Dia menegaskan, kesejahteraan dan kenyamanan menjadi prioritas pemkot. Tak hanya jukir, pemkot juga tengah berkoordinasi dengan Pemprov DIJ untuk merealisasikan shuttle. Fungsi bus kecil ini mengangkut karyawan toko di Malioboro, wisatawan, maupun stakeholder lain.

“Kan kalau bicara penataan tidak bisa parsial hanya jukir, semua juga terkena dampaknya,” paparnya.

Untuk memberikan informasi penataan Malioboro, pihaknya menyiapkan pos pelayanan. Mereka membuka posko pendaftaran petugas parkir Malioboro mulai 28 Maret. Pos pelayanan ini mengambil tempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro.

Dari posko pelayanan tersebut, lanjut HS, petugas akan menjelaskan hak apa saja yang akan diperoleh para pengelola parkir pascarelokasi. Pihaknya sudah menyusun hal tersebut. Nantinya, akan disosialisasikan ke jukir dan masyarakat. “Tak terkecuali. Baik jukir maupun jukir pembantu akan diberdayakan,” tandasnya.

Terhadap adanya informasi orang lain yang akan masuk ke taman parkir ABA, HS menegaskan tak ada. Tempat parkir ABA tetap akan dikelola jukir di Malioboro. Begitu pula dengan sirip Malioboro. “Saya menjamin tidak ada pengelola parkir baru pascarelokasi di sekitar kawasan Malioboro,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan pemkot dan jukir, ada perbedaan jumlah juru parkir. Data di pemkot, jukir yang tercatat hanya 95 orang. Itu jauh lebih kecil dari yang diakui Paguyuban Parkir Malioboro yang sekitar 211 jukir.

Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Sigit Karsana Putra mengaku, pihaknya masih menanti informasi kepastian relokasi. Terutama mengenai jaminan kesejahteraan yang ditawarkan pemkot. Sebab, hal itulah yang menjadi kekhawatiran terbesar dari jukir.

“Kami harus melihat dulu konsep yang ditawarkan. Karena itu yang menjadi pertanyaan kami selama ini,” tandasnya.

Demi mendapatkan kepastian kesejahteraan ini, jukir Malioboro pekan lalu sempat mendatangi gedung DPRD Kota Jogja. Mereka mendesak pemkot untuk menunda relokasi. Sampai ada tawaran konsep yang akan diberikan ke jukir.

“Kami bukan menolak penataan. Kami hanya menuntut kesejahteraan pascarelokasi. Karena, dengan parkir ini saya bisa membiayai anak sampai kuliah. Lalu, kalau kompensasi hanya Rp 50 ribu (dibagi dengan jukir pembantu) itu tidak cukup,” katanya. (eri/ila/ong)