HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
VONIS: Yadi Haryadi, pengelola Radio Suara Pasar Wates Kulonprogo menjalani sidang vinos di Pengadilan Negeri Kulonprogo, kemarin (16/3).
KULONPROGO-Balai Monitoring (Balmon) Kelas II DIJ mengambil langkah tegas terhadap radio tak berizin di Kulonprogo. Penindakan ini cukup menarik, karena kasus tersebut baru kali pertama terjadi di Kulonprogo dan berujung di persidangan.

Adalah Yadi Haryadi, pengelola radio Suara Pasar di Wates Kulonprogo yang resmi ditetapkan sebagai terdakwa. Radio yang dikelolanya terjaring penertiban Balmon II DIJ karena melanggar penggunaan frekuensi radio yang tidak dilengkapi perizinan dan peralatan tidak bersertifikasi.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Wates, kemarin (16/3) Yadi Haryadi dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan, denda Rp 3 juta subsider 2 bulan kurungan serta biaya perkara Rp 2.000.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Pengadilan Tinggi Jogjakarta, yang menuntut 4 bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Yadi Haryadi juga mengakui kesalahan penggunaan frekuensi tanpa dilengkapi izin. Yadi Haryadi menyatakan, selama ini dia menghargai seluruh proses persidangan. Tidak terkecuali langkah yang diambil Balmon II DIJ menertibkan radio yang dikelolanya. “Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran, namun saya berharap Balmon II DIJ bisa konsisten melakukan penindakan tanpa tebang pilih. Karena setahu saya di DIJ ada lebih dari 200 radio baik komersial maupun komunitas, dan yang berizin hanya sekitar 20 persen saja,” ucapnya.

Yadi menambahkan, sebenarnya sudah mengajukan proposal perizinan radio ke KPID sejak tahun 2007-2012. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas proposal yang diajukannya tersebut. “Saya mengalami kesulitan prosedur untuk mengajukan izin. Namun sebetulnya saya tetap berupaya mengurus izin,” imbuhnya.

Plt Kasi Pemantauan Penertiban Balmon II DIJ Sugiran menjelaskan, selama tahun 2015 hanya ada satu radio yakni Radio Suara Pasar saja yang diajukan ke persidangan. Sementara di tahun 2016 ini belum ada.

Kendati demikian pihaknya terus aktif melakukan pemantauan di lapangan. Apalagi keberadaan radio komunitas juga timbul tenggelam dan selalu berubah-ubah.

“Sebenarnya kita sudah sering melakukan pembinaan,” jelasnya.

Disinggung hanya satu kasus yang naik ke persidangan, Sugiran menepis anggapan pihaknya melakukan tebang pilih. Menurutnya, selama ini Balmon II DIJ telah melakukan pembinaan, dan pengawasan beberapa radio di DIJ. Balmon juga terus melakukan pemantauan. “Kami meminta agar radio-radio mengajukan perizinan. Apalagi UGM juga siap membantu dalam penilan secara teknis untuk sertifikasi,” ujarnya. (tom/din/ong)