Amar Riyadi
SOLID: Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah (kanan) dan Mantan Ketua PPNI Kirmantoro saat menghadiri Musyawarah Wilayah dan Temu Ilmiah di Kampus Stikes Aisiyah Jogjakarta.
JOGJA – Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan (perawat) selalu menjadi trending topic di banyak kabupaten/kota. Kebutuhan tenaga perawat adalah sebuah keniscayaan. Bahkan, setiap ada lowongan pegawai negeri sipil (PNS), formasi tenaga medis selalu mendominasi, baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Hal itu ternyata kontradiktif dengan temuan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Ketua PPNI Haris Fadhilah mengklaim bahwa ribuan lulusan akademi keperawatan di Indonesia masih menganggur. Menurutnya, hal itu disebabkan pemerintah masih menganggap remeh keberadaan perawat. Akibatnya, serapan tenaga perawat oleh pemerintah dan lembaga swasta sangat minim. Padahal, setiap tahun mahasiswa jurusan perawat yang lulus mencapai 30 ribu orang. “Dari jumlah lulusan tak lebih 10 persen yang terserap lembaga fasilitas kesehatan,” ungkapnya disela Musyawarah Wilayah dan Temu Ilmiah di Kampus Stikes Aisiyah Jogjakarta, Sabtu (12/3).

Harif beranggapan bahwa mindset pemerintah Indonesia berbeda dengan World Health Organization (WHO), badan kesehatan dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WHO memandang perawat sebagai bagian penting sebuah layanan kesehatan. Yang memiliki strata hampir setara dengan dokter dan bidan. Karena itu, WHO menetapkan rasio ideal kebutuhan perawat sebanyak 50 orang per 10 ribu penduduk. Sedangkan yang terjadi di Indonesia masih jauh dari harapan dunia. Yakni, 15 perawat dibanding 10 ribu penduduk. “Padahal perawat Indonesia lebih unggul dan terampil disbanding tenaga asing,” klaimnya.

Mantan Ketua PPNI Kirmantoro menambahkan bahwa peran pemerintah daerah cukup krusial dalam penyerapan tenaga perawat ahli dan terampil. Salah satunya, menerbitkan peraturan daerah tentang izin praktik mandiri bagi perawat. Di DIJ baru tiga pemerintah daerah yang telah memiliki regulasi tersebut, yakni Bantul, Kota Jogja, dan Kulonprogo. “Jogjakarta memiliki 7.526 perawat. Sekitar 80 persen diantaranya mengantongi izin praktik,” katanya.

Sementara, PPNI sendiri beranggotakan sekitar 926 ribu orang. Terbanyak di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIJ.(yog/ong)