SLEMAN – Bukan masalah baru jika Pemkab Sleman mengalami keku-rangan pegawai negeri sipil (PNS). Setiap tahun pula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan kebutuhan pegawai kepada pemerintah pusat. Khususnya untuk formasi tenaga pen-didik, kesehatan, dan teknis. Namun, hasilnya tak pernah sesuai harapan. Terutama dalam pemenuhan tenaga guru. Penyebabnya, kebijakan mora-torium pengangkatan PNS selama hampir empat tahun.Kepala BKD Iswoyo Hadiwarno membeberkan, pada 2015, pemkab mengajukan 1.100 formasi ke pusat. Tapi hanya 300 yang dikabulkan. Le-bih ekstrem terjadi pada 2014.

sDengan jumlah pengajuan hampir sama, ha-nya 39 formasi yang disetujui.Saat ini, Iswoyo memperkirakan kebutuhan guru selama 2016 menca-pai 450 orang. Itu didasarkan jumlah sekolah dan stok pengajar yang ter-sedia. Kebutuhan tenaga teknis seba-nyak 563 orang. Untuk memenuhi kebutuhan di sedikitnya 56 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ter-masuk di kantor-kantor kecamatan. “Kebutuhan terbesar guru sekolah dasar,” ungkapnya kemarin (24/2).Diakui Iswono, kondisi tersebut mengganggu proses pelayanan. Setiap pegawai harus bekerja ekstra. Bahkan, pegawai kecamatan harus lembur demi optimalisasi pelayanan. “Peker-jaan yang harusnya dikerjakan tiga orang, hanya dilaksanakan seorang. Makanya pelayanan jadi lebih lama,” ucapnya.

Kondisi itu diperparah dengan ba-nyaknya pegawai pensiun. Pada 2016 sedikitnya 506 pegawai memasuki masa purna karya. Sedangkan pada 2017 sebanyak 574 orang. Untuk menutup kekurangan pegawai, pemkab mengajukan kebutuhan pe-gawai sebanyak 1.250 formasi di 2016. Kebutuhan formasi disusun berda-sarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja seluruh SKPD. Roadmap kepe-gawaian yang disusun sejak 2007 itu berlaku untuk lima tahun ke depan. “Mudah-mudahan pengajuan formasi dikabulkan,” harapnya.Bupati Sri Purnomo menyerahkan kewenangan rekrutmen pada pemerin-tah daerah. Apalagi saat ini masih berlaku moratorium penerimaan calon PNS. Kendati demikian Sri Purnomo meminta setiap pegawai tetap bekerja maksimal dalam pelayanan masyarakat. “Jangan sampai kebutuhan siswa ter-bengkalai karena adanya kondisi ini. Pembelajaran di sekolah harus tetap optimal,” pintanya. (bhn/yog/ong)