JOGJA-Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti kembali melakukan rotasi jabatan eselon II. Namun, rotasi tersebut belum bisa dilakukan secara terbuka seperti amanah UU No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ya, rotasi tersebut dilakukan khusus untuk tiga pejabat. Mereka adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Suyana. Dia kembali ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Kemudian, Sekretaris DPRD Kota Jogja Bejo Suwarno digeser menjadi staf ahli wali Kota Jogja. Bejio bertukar posisi dengan Yulia Rustrianingsih.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi menilai, rotasi jabatan tersebut belum bisa terbuka. “Bisa dibilang ini mengejutkan,” ujarnya di sela pelantikan ketiga pejabat tersebut di Balai Kota Jogja kemarin (2/2).

Fahmi menilai belum adanya proses transparansi soal rotasi jabatan tersebut. Sebab, pembentukan assesor sampai dengan panitia seleksi pun tidak diketahui. “Itu memang wewenang dari wali kota. Tapi, ada tahapan yang harus dilalui sesuai dengan UU ASN,” tandasnya.

Jika mengacu UU ASN lanjut Fahmi, dipastikan ada keterbukaan. Yakni dengan keterlibatan para pakar. “Dalam seleksi terbatas (rotasi jabatan) juga demikian,” katanya.

Menanggapi rotasi ini Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan, mekanisme assesment sudah dilalui. Artinya, seleksi ini dilakukan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah UU ASN. “Semua proses sudah dilalui,” jelasnya.

Ia menambahkan, rotasi jabatan ini tak ada tekanan dari pihak lain. Termasuk pergantian Sekretaris DPRD Bejo Suwarno. “Tak ada tekanan. Ini murni hasil asessment,” tampik HS, sapaan akrabnya menanggapi adanya dugaan tekanan dari pimpinan fraksi di DPRD Kota Jogja untuk mengganti Bejo.

Rotasi pejabat eselon II ini kemungkinan tak ada lagi. Meski, saat ini ada dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengalami kekosongan pimpinan. Yakni, Disperindagkoptan yang ditinggal Suyana dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Toto Suroto yang pensiun mulai kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja Maryoto memastikan, untuk pengisiannya dilakukan seleksi terbuka. Ini berarti peluang bagi pejabat eselon III untuk naik jabatan. Sebab, dengan stok eselon II saat ini, Pemkot Jogja masih kekurangan. “Ada dua yang masih kosong. Solusinya dengan promosi,” tandas Maryoto.

Jumlah eselon II di Pemkot Jogja saat ini 17 pejabat. Jumlah itu masih kurang mengingat kebutuhannya ada 19 pejabat. Artinya, untuk mengisi full seluruh jabatan eselon II harus memromosikan dua pejabat eselon III. Atau sesuai dengan UU ASN seleksi terbuka.

Untuk seleksi terbuka ini pun, pihaknya akan coba menyosialisasikan secara masif. Ini karena untuk budaya di Kota Jogja, pejabat sulit untuk mau mengikuti seleksi promosi jabatan. “Kami akan coba sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa semua eselon III mengikuti seleksi terbuka,” harapnya. (eri/din/ong)