JOGJA-Pecermatan APBD Kota Jogja 2016 benar-benar dilakukan DPRD Kota Jogja. Mereka menemukan anggaran pengadaan tanah naik drastis, yakni lebih dari 800 persen. “Kami melihat ada ketidakwajaran untuk pengadaan tanah. Meskipun itu untuk mmebeli tanah RS Jogja,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru, akhir pekan lalu.
Politikus dari PAN ini melihat, peningkatan pengadaan tanah dari Rp 2,1 miliar menjadi Rp 17,4 miliar meningkat drastis. Padahal, tahun depan sudah memasuki tahun politik Pemilihan Wali Kota (Pilwali). “Kami mencium adanya aji mumpung. Ini yang harus diawasi,” katanya.
Agung memastikan, untuk perluasan RS Jogja tidak ada masalah. Sebab, perencanaan sudah dilakukan tahun lalu. Ini sesuai dengan peningkatan status RS Jogja menjadi rumah sakit tipe B pendidikan. “Untuk pelaksanaannya, kami butuh peran semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi,” jelasnya.
Sesuai rencana, tahun depan akan ada pembebasan lahan seluas 1.500 meter persegi. Tambahan tanah yang cukup luas itu pun menyedot anggaran miliaran rupiah.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Zenni Lingga memastikan pengadaan tanah sesuai dengan perencanaan. Besarnya anggaran untuk tahun depan, karena adanya penambahan ruang publik. “Seluruh rencana pengadaan lahan tersebut peruntukkannya jelas dan bebas dari berbagai kepentingan,” tampik Zenni.
Agung menegaskan, semua pengadaan tanah sudah ada perencanaan dan berdasarkan kebutuhan. “Kalau dilihat dari kenaikannya memang cukup banyak, tapi tanah yang akan dibebaskan juga sangat luas,” jelasnya.
Untuk pengadaan ini di antaranya kelurahan yang belum memiliki ruang publik. Juga, relokasi kantor Kecamatan Pakualaman, perluasan Kelurahan Panembahan, dan Kelurahan Baciro serta ruang terbuka hijau publik di tiga lokasi.
Zenni mengaku, kebutuhan paling besar ialah untuk perluasan RS Jogja serta relokasi Kecamatan Pakualaman. Ini karena harga yang ditawarkan pemilik lahan sudah tinggi. “Harganya sudah mahal,” terangnya.
Tapi, hal tersebut tak bisa menjadi acuan. Pihaknya tetap menggunakan penilaian harga tanah itu berdasarkan hasil taksasi tim appraisal. “Bagaimanapun setiap pembelian tanah, maka pemerintah harus mengacu pada apraisal,” tambah Zenni.
Ditegaskannya, tahapan pembelian tanah selalu mengacu pada regulasi dan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Apalagi atas dasar titipan dari pihak tertentu. Misalnya untuk kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Secara prosedur, harus melalui usulan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). (eri/din/ong)