GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
TUNTUT PERMUDAH IZIN:Ratusan penambang pasir Sungai Progo dari Kabupaten Bantul dan Kulonprogo yang tergabung dalam Kelompok Penambang Progo (KPP) menggelar aksi unjuk rasa di kompleks DPRD Provinsi DIJ, kemarin (13/8). Dalam aksinya mereka meminta gubernur mencabut aturan izin tambang dan mempermudah proses izin penambangan yang harus sampai di tingkat provinsi, karena selama ini izin tambang pasir cukup sampai di tingkat kabupaten.
JOGJA – Ratusan orang yang menamakan dirinya Kelompok Penambang Progo (KPP) mendatangi DPRD DIJ, kemarin (13/8) pagi. Mereka yang sehari-hari menjadi penambang pasir Sungai Progo dari daerah Bantul dan Kulonprogo, datang menggunakan sekitar 40 buah truk dan memulai start dari Pandak Bantul.
Dengan berorasi dan membawa spanduk, mereka menuntut penundaan razia penambang Kali Progo dan permudah regulasi proses pembuatan izin tambang. Setelah lama berorasi, akhirnya 10 perwakilan warga diizinkan beraudiensi dengan Pemda DIJ yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIJ Sulistyo.
Dari pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, para penambang diberi kelonggaran waktu 40 hari untuk mengurus perizinan tambang. Sementara dalam proses pengurusan izin, para penambang masih boleh melakukan penambangan lagi. “Kami puas dengan hasil pertemuan ini, dan mulai besok sudah bisa menambang lagi,” kata perwakilan KPP Yunianto.
Meski demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi agar selama tenggang waktu 40 hari, dapat segera menyelesaikan perizinan. “Kami sama-sama berproses dalam 40 hari ke depan, agar sama-sama menjalankan dan menjaga apa yang ada dalam undang-undang,” tambahnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIJ Sulistyo seusai menemui warga, meminta kepada penambang pasir di Kali Progo yang selama ini belum berizin, menyelesaikan masalah perizinan secepatnya.
Menurut Sulistyo, sekarang perizinan sudah satu atap. Sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan masyarakat, tidak usah jalan sendiri. “Langsung ke Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu, nanti gerai yang akan mengurus segala sesuatunya, sehingga memudahkan mereka mengurus izin,” ujarnya.
Sulistyo mengakui, saat ini mengenai perizinan masih dalam transisi perubahan aturan perizinan dari kabupaten ke provinsi. Sehingga masyarakat diberi waktu selama 40 hari untuk mengurus perizinannya. “Kami berikan kesempatan untuk mengurus izin, bagaimanapun negara menjamin warganya memperoleh pengahasilan,” tambahnya.
Setelah menerima audiensi para penambang ini, Sulistyo mengaku segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentang kesepakatan tersebut. “Sehingga dalam 40 hari ke depan tidak akan dilakukan razia dan penarikan terhadap para penambang pasir Kali Progo,” tegasnya. (riz/jko/ong)