JOGJA – Sesuai Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengamanahkan pemerintah dari pusat sampai daerah untuk melelang jabatan. Di DIJ, baru Kabupaten Kulonprogo yang sudah melakukan. Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja merencanakan tahun depan (2016). Itu pun baru untuk jabatan eselon II.Untuk kepentingan tersebut, Pemkot Jogja meulai melakukan pembaruan kebutuhannya dengan workshop analisa jabatan. Ini agar, spesifikasi pejabat yang mengikuti lelang kelak, benar-benar sesuai kebutuhan.”Untuk analis jabatannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan kekinian,” ujar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Kris Sarjono Sutejo di sela workshop, kemarin (28/7).
Kris menjelaskan, analis jabatan dilakukan agar petugas mampu bertugas lebih optimal. Penguatan tersebut diwujudkan dalam Workshop Analisa Jabatan yang melibatkan petugas analis jabatan. Seluruh analis jabatan, mulai dari tingkat kelurahan hingga tiap satuan kerja perangkat daerah turut dilibatkan.”Lelang jabatan masih panjang. Tergantung kebijakan kepala daerah selaku pejabat pembina ke pegawaian. Tapi muaranya tetap membutuhkan tim analis jabatan, sehingga kami perbaharui ulang ketugasannya,” paparnya.
Salah satu tahapan untuk menerapkan sistem lelang jabatan, adalah membentuk assessment centre. Lembaga tersebut yang akan dijadikan sebagai bank data pegawai dan bertugas melakukan proses analisis jabatan, beban kerja, serta kapasitas pegawai menurut jenjang kepangkatan. Sedangkan perhitungan beban kerja, kebutuhan pegawai, serta spesifikasi pegawai yang dibutuhkan, seluruhnya merupakan ketugasan tim analis jabatan. Lelang jabatan merupakan mekanisme untuk mengisi jabatan tertentu. Meski merupakan anamat undang-undang, namun belum banyak daerah yang sudah menerapkan sistem tersebut. “Di tingkat DIJ baru Kulonprogo yang sudah mengawali,” katanya.
Hingga saat ini, pengisian jabatan di lingkungan pemkot masih menerapkan sistem konvensional. Pemkot melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang berisi berbagai instansi teknis, seperti sekretariat kota, badan kepegawaian daerah, ins pektorat, serta bagian organisasi. (eri/jko/ong)