KULONPROGO – Satreskrim Polres Kulonprogo mencium dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa di Margosari, Pengasih. Proses penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap pelaku yang kemungkinan besar adalah oknum perangkat desa.
Kanit III Polres Kulonprogo Ipda Cakra menegaskan, pengungkapan kasus korupsi merupakan prioritas. Terkait kasus di Margosari, yakni dugaan penyelewengan pengelolaan dana kas desa sejak tahun 2011-2013. “Kita serius dan fokus menangani kasus ini,” tegasnya, kemarin (6/7)
Cakra mengatakan, indikasi dugaan korupsi dalam kasus kali ini semakin jelas. Bahkan secara internal, pihaknya sudah melakukan gelar perkara guna mematangkan penyidikan. Dari situ terindikasi pengelolaan dan pencatatan uang kas desa tidak jelas.
Sumber uang itu di antaranya berasal dari sewa lahan tanah kas desa yang banyak dipakai untuk gedung pemerintah maupun perkebunan swasta. Salah satunya lahan yang digunakan untuk pembangunan perkantoran dan sekretariat DPRD Kulonprogo. “Ada perihal sewa menyewa yang tidak dibuat laporannya,” katanya.
Cakra menambahkan, pihaknya juga tengah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit. Hasilnya nanti bisa untuk mengetahui berapa besar nilai kerugian negara. Sekaligus bisa digunakan untuk menetapkan siapa saja tersangkanya.
“Sejumlah nama juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Tahap awal ini sudah ada delapan orang yang kita panggil sebagai saksi, namun kami belum menetapkan tersangka,” ungkapnya.
Terpisah, Anggota BPD Margosari Mursanto mengharapkan polisi tetap mengedepankan praduga tidak bersalah dalam penanganan kasus yang terjadi di Desa Margosari. “BPD ingin ada kejelasan dalam permasalahan yang ada, agar tidak mengganggu proses pembangunan dan pemerintahan,” ucapnya.
Mursanto mengakui, pada Agustus 2014 Kabag Pendapatan Desa Yatno telah mengajukan pengunduran diri. BPD juga sudah merespons usulan tersebut, termasuk kesanggupan untuk mengembangkan dana yang tidak jelas.
“Namun sampai sekarang justru tidak ada kejelasan, karena terbentur UU6/2014 tentang Desa. Yang pasti kami ingin kasus ini segera jelas, baik secara perdata atau pidana,” ucap mantan Kabag Kesra Margosari ini. (tom/ila/ong)