JOGJA – Sandungan-sandungan yang mewarnai rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo, mengundang perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Perhatian lebih khusus terkait dengan penggantian hak bagi warga masyarakat yang kena dampak langsung adanya bandara.
Satu yang sudah sampai di telingan wakil rakyat di Senayan adalah terkait proses pembayaran ganti untung lahan. DPR RI meminta agar masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, DPR RI mengancam tidak akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan bandara tersebut.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, sebelum memulai proses pembangunan, termasuk bandara baru di Kulonprogo, persoalan terkait lahan harus sudah diselesaikan. Di antaranya dengan memenuhi hak kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. “(Persoalan lahan) harus sudah clear, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” ujarnya saat berkunjung ke Kepatihan (Kantor Provinsi) DIJ, kemarin (22/5).
Fary menegaskan, hal itu nantinya juga akan dibahas bersama manajemen PT Angkasa Pura (AP). Menurut dia, persoalan terkait penyediaan lahan, merupakan tugas dari pemerintah daerah, tapi pihaknya ingin memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan. “Kami akan membahas dan menjadi masukan saat pembahasan proyek pembangunan bandara baru ini dengan pimpinan AP,” terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap anggaran pemerintah pusat. Menurut dia, jika memang masih ada yang belum sesuai, DPR bisa meminta penundaan pencairan anggaran. “Persoalan lahan yang berkait dengan masyarakat, harus clear dulu, baru bisa diproses lebih lanjut” tandasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan aduan dari Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), Komnas HAM menemukan adanya ketidakterbukaan informasi dalam proses pembangunan bandara di Kulonprogo. Ketidakterbukaan informasi yang diterima warga ada pada saat tahapan sosialisasi maupun saat konsultasi publik berlangsung. Warga merasa adanya intimidasi yang dilakukan dalam proses persetujuan terhadap rencana proyek tersebut.
Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ichsanuri menegasakan, segala gugatan terhadap produk Pemprav DIJ maupun aduan warga terdampak yang tidak setuju kepada Komnas HAM, akan ditangani sepenuhnya oleh Biro Hukum Setprov DIJ sebagai garda terdepan.
Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo untuk mengganti bandara yang sudah ada, yakni Bandara Adisucipto. Sebab perpanjangan landasan Bandara Adisucipto tak mungkin dilakukan, karena sekitarnya penuh pemukiman. Sehingga Pemrpov DIJ mengambil keputusan untuk membuat bandara baru yang lokasinya di daerah Kabupaten Kulonprogo.
Kehadiran bandara internasional Kulonprogo digadang-gadang akan banyak memberi manfaat bagi Jogjakarta, karena menghidupkan Kulonprogo dan mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Jogja dan sekitarnya. Dengan bandara baru, jumlah penerbangan dari dan ke Jogjakarta juga akan bisa lebih banyak lagi dari saat ini.
Untuk kepentingan tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sudah merestui izin penetapan lokasi (IPL) bandara Kulonprogo kepada calon pengelola PT Angkasa Pura I. Dengan telah ditetapkannya IPL, maka rencana pembangunan bandara baru tersebut, sudah tidak ada masalah lagi. IPL bakal menjadi dasar untuk melakukan pembebasan lahan.
Proyek Bandara Kulonprogo direncanakan seluas 600 hektare (ha), dan diperkirakan akan menelan dana Rp 6 triliun. Dana ini tergolong besar lantaran harus membangun bandara di lahan kosong. Rencananya bandara Kulonprogo akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi (m2) dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. Bandara baru ini nanti juga didukung hanggar seluas 371.125 m2, dan sanggup menampung 28 unit pesawat.
Studi terkait pembangunan bandara penumpang dan kargo kelas internasional di Kulonprogo, diharapkan sudah selesai tahun 2019. Adanya bandara udara internasional akan memberi banyak keuntungan untuk pemerintah dan masyarakat Jogjakarta.
(pra/jko/ong)