ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA
KOMITMEN : Wakil Bupati Sleman Sumarno dan sejumlah pejabat Pemkab Bantul saat peluncuran program Dasi Jumari di kompleks Parasamya, kemarin (8/5).BANTUL – Ada langkah baru yang ditempuh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk mendongkrak penerimaan Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yang terkini, DPPKAD mencanangkan program Validasi Jumat Sehari atau yang disingkat dengan Dasi Jumari.
Melalui program ini, proses validasi berkas BPHTB yang diserahkan wajib pajak (WP) selesai dalam sehari.”Program ini khusus untuk hari Jum’at,” terang Kepala DPPKAD Didik Warsito di sela-sela peluncuran program Dasi Jumari di kompleks Parasamya, kemarin (8/5).
Namun demikian, DPPKAD membatasi jumlah berkas yang akan diproses melalui program ini. Sehari DPPKAD hanya melayani 30 berkas. Selain itu, WP juga diminta datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
Tahun ini, kata Didik, DPPKAD menargetkan penerimaan BPHTB sebesar Rp 32,6 miliar. Target ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 28,7 miliar.
“Tahun lalu penerimaannya juga lebih besar dari targetnya, yaitu Rp 42,872 miliar,” sebutnya.
Karena itu, Didik optimistis target BPHTB tahun ini bakal tercapai. Bahkan bisa melampaui target yang ditetapkan. Toh, mulai tahun ini DPPKAD juga meluncurkan program Jumari.
BPHTB sendiri semula dikelola pemerintah pusat. Namun, kemudian dilimpahkan kepada pemerintah daerah menyusul munculnya Undang-undang No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.”Jumlah wajib pajak tahun lalu sekitar 7.180 orang,” paparnya.
Wakil Bupati Bantul Sumarno menegaskan, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat semenjak BPHTB dikelola sendiri oleh pemkab. “Pelimpahan ini sekaligus mendorong kemandirian daerah,” tambahnya.(zam/din/ong)