JOGJA – Ketidaknyamanan wisatawan yang berkunjung ke Keraton Jogjakarta yang diakibatkan oleh perilaku kasar “Petugas Dishub Tanpa Seragam”, direspons Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Wali Kota Haryadi Suyuti memastikan segera menarik petugas yang berjaga di jalan akses masuk ke Njeron Beteng tersebut.”Kalau memang tidak efektif, akan kami tarik,” tegas HS ditemui di balai kota ke-marin (10/4).Ia menambahkan, keberadaan petugas “Dishub Tanpa Seragam” yang menjaga akses masuk Keraton itu memang men-jadi salah satu poin evaluasi
Kini, tim evaluasi yang terdiri Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Dinas Per-hubungan (Dishub), Dinas Ke-tertiban (Dintib), dan Camat Gondomanan tengah menggo-dok solusi dari masalah itu. “Minggu depan sudah ada ha-silnya,” janji HS.Dia menegaskan, pemkot akan membuka telinga lebar-lebar. Semua masukan dari pihak ter-kait akan mereka dengar. Selan-jutnya, masukan tersebut akan menjadi kajian tim evaluasi, sebelum akhirnya memutuskan solusi yang paling tepat menata Alun-Alun Utara. “Termasuk jam operasinal (Keraton),” jelasnya.Salah satu poin keluhan dari pelaku pariwisata adalah menge-nai hal teknis sikap-sikap petu-gas “Dishub Tanpa Seragam” tersebut. Salah seorang pelaku pariwisata dari Asosiasi Pariwi-sata Indonesia (Aspi) Erwin Santoso mengeluhkan, dirinya saat mengantarkan wisatawan menggunakan Elf, dikejar.”Saat sudah ketemu, mobil digebrok-gebrok? Tamu saya kan terteror,” keluhnya.
Itu tak hanya sekali terjadi. Ia mengaku, lebih dari tiga kali mengantarkan wisatawan ke Ke-raton selalu mendapatkan sikap yang sama. Jika tak digebrok-ge-brok, petugas tanpa seragam itu mencegat di depan kendaraannya.”Daripada malah membuat ketidaknyamanan, saya milih tidak memasukkan Keraton se-bagai destinasi. Kecuali ada per-mintaan,” aku dia.Larangan bus dengan delapan seat masuk ke njeron beteng, kata Erwin, memang berdampak pada tingkat kunjungan ke Keraton. Sebab, pihaknya juga merasakan kesulitan untuk masuk ke Keraton.”Pernah saya coba gunakan andong. Tapi untuk masuk sam-pai keluar butuh tiga jam. Wak-tu yang sangat lama,” tandasnya.Padahal, wisatawan luar ne-geri selama ini selalu mengu-tamakan waktu. Mereka selalu mengeluh waktu yang terlalu lama di Malioboro dan Keraton. Terlebih, bagi wisatawan yang memanfaatkan hari terakhir untuk mengunjungi tempat ting-gal Raja Mataram tersebut.”Urusannya dengan pener-bangan. Kalau terlambat, kami harus nombok tiket mereka,” sesalnya.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Udiyono mengatakan, pe-tugas “Dishub Tanpa Seragam” ini merupakan komunitas warga sekitar. Dintib memberdaya kan mereka untuk menjaga agar ken-daraan bus dengan delapan seat tak masuk ke area Keraton. Ke-mudian, kendaraan tersebut dia-rahkan untuk parkir ke Ngabean.”Mereka dikontrak 10 bulan. Mulai Maret sampai Desember dengan gaji Rp 1,5 juta,” tutur Udiyono.Atas penolakan pelaku pari-wisata dan rencana HS untuk menarik petugas tersebut, Udi-yono mengatakan, pihaknya belum mengetahui. Tapi, untuk evaluasi, mereka sudah dili-batkan bersama dengan tim. “Terus terang kami belum mengetahui rencana itu,” ka-tanya. (eri/jko/ong)

Pengusaha Terpedaya

PROYEK Pemkot Jogja menata Alun-Alun Utara dengan melarang bus delapan seat masuk ke Njeron Beteng berdampak pada banyak hal. Yang paling terasa, adalah ekonomi yang mengandalkan tamu-tamu wisatawan asing maupun domestik.Berdasarkan pengakuan para pelaku pariwisata omzetnya mengalami penu-runan hingga 80 persen
Hal yang sama, diperkirakan terjadi bagi pengelola Keraton yang juga mengandalkan kun-jungan wisatawan tersebut.Salah satu pihak yang merasa-kan hal tersebut adalah souvenir Dagadu. Toko yang berada di Njeron Beteng tersebut omzet-nya turun 50 persen. Ini tak lain karena travel agen memilih men-ghilangkan Keraton sebagai tujuan destinasi wisata.”Sekarang sepi. Sejak larangan (bus masuk) November tahun lalu. Armada kami yang berka-pasitas 15 seat masak ikut dige-brak-gebrak,” sesal Hari, salah seorang manajemen Dagadu, kemarin (10/4).
Senada, pemilik Restoran Pen-dopo Ndalem Keraton Elka mengaku, omzetnya turun 80 persen. Padahal dirinya memi-liki lahan parkir sendiri. Ia pun memprediksi wisatawan yang masuk ke Keraton juga sama.”Saya kira juga sama. Hampir semua destinasi di Njeron Beteng ikut turun,” akunya.Jika hal ini tak segera menda-patkan tindak lanjut, kata Elka, bukan mustahil Keraton akan terancam. Terlebih, jika kenya-manan wisatawan tak menda-patkan jaminan. “Kalau pun dipaksakan, malah mengor-bankan Keraton sebagai tujuan utama pariwisata,” sambungnya.
Pengelola Panorama Tour dan Transportasi Tri Agung menga-takan, dari pihaknya, biasanya tiap bulan membawa lima ribu wisatawan asing dan 1.500 wi-satawan domestik ke Jogja. Da-lam kunjungan mereka tersebut, Keraton tak pernah absen untuk menjadi destinasi.”Tapi, karena sekarang men-jadi tidak nyaman, kami memi-lih mengalihkan kunjungan wisatawan ke objek lain. Dari-pada malah mengorbankan Jogja sebagai destinasi wisata,” tandasnya.
Kebutuhan armada Si Thole yang menjadi shutle bus bagi wisatawan yang memarkir bus-nya di Ngabean, saat peak season, tak cukup. Alhasil, wisatawan untuk bisa segera menginjakkan kaki di tanah Keraton Jogjakar-ta harus tertunda. Si Thole yang hanya berjumlah 10 armada, satu armada hanya mampu mengangkut tujuh orang, kewa-lahan (tele-tele) melayani para wisatawan. Para wisatawan sering telantar menanti giliran untuk diangkut Si Thole.Usulan solusi mengatasi ke-terbatasan armada Si Thole pun muncul dari berbagai pihak. Salah satunya dengan meman-faatkan angkutan tradisional, seperti andong dan lainnya un-tuk mengangkut wisatawan yang masuk Keraton.”Kan bisa dibuat sistem. Mulai dari tarif, urutannya, dan lain sebagainya. Dan dengan ang-kutan tradisional, semisal andong, juga menambah suasana bu-dayanya,” usul Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nashrul Khoi-ri, kemarin (10/4).
Nashrul mengungkapkan, se-lama ini, desain penataan Alun-Alun Utara dan Keraton sebagai destinasi wisata tak pernah disam-paikan ke dewan. Padahal, tanpa keterlibatan pihak luar, penataan-nya kurang berjalan mulus. Se-perti yang terjadi saat ini. “Satu kepala, baik. Tapi, banyak ke-pala akan lebih baik,” tuturnya.Koordinator Komunitas Pela-ku Pariwisata Njeron Beteng Okto mengatakan, dengan ma-salah yang ada saat ini, saatnya pemkot melibatkan semua pihak dalam memberlakukan kebija-kan penataan di Keraton. “Uji coba gagal, ini kan hal yang biasa. Yang penting hasil akhir-nya baik,” terangnya.
Dijelaskan, proyek Pemkot Jogja menata Alun-Alun Utara dengan melarang bus delapan seat masuk ke Njeron Beteng, dan menyiapkan Si Thole seba-gai shutle bus bagi wisatawan yang memarkir busnya di Nga-bean, masih masa uji coba. “Se-hingga, kalau memang banyak dikeluhkan, tidak ada salahnya untuk dievaluasi. Atahu bahkan dihentikan,” tuturnya.Hal tersebut, lanjut dia, harus dilakukan dengan mengede-pankan kepentingan semua pihak. Jangan hanya bertujuan membersihkan Alun-Alun Ut-ara dari parkir bus saja. Juga asas manfaat dari kebijakan tersebut, harus menjadi perha-tian utama.”Pihak Keraton melalui Gusti Hadi (KGPH Hadiwinonoto, pe-jabat Keraton) sudah memberikan surat edaran untuk membuka akses bagi bus dengan kursi 15 ke bawah. Mari, hal tersebut ditindak-lanjuti. Juga dipikirkan bersama bagaimana menguatkan wisata Keraton ini,” pintanya.
Selama ini, kapasitas Si Thole yang merupakan mobil modifi-kasi Daihatsu Grand Max me-nuai banyak keluhan. Selain ar-mada yang terbatas dengan kapa-sitas tujuh seat dan berjumlah 10 armada atau 70 orang sekali jalan, kenyamanan wisatawan asing juga harus diperhatikan.”Ya selain bus besar, seharus-nya bisa masuk,” tandasnya. Sekretaris Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara (FKKAU) selaku pengelola Si Thole Krisnadi Setiawan menga-takan, shutle bus wisata atau Si Thole sebenarnya hanya salah satu alternatif moda transporta-si menuju Jeron Beteng.”Wisatawan yang memarkir kendaraannya di Taman Parkir Ngabean atau Senopati, dapat memanfaatkan alternatif lain seperti becak, andong atau jalan kaki,” katanya. Lebih jauh Krisnadi Setyawan menuturkan, keberadaan Si Thole bukan untuk monopoli, dan moda lain, seperti andong, becak atau lainnya juga bisa beroperasi di Njeron Beteng. “Shuttle wisata ini bukan bentuk monopoli, wisatawan bebas memilih naik Si Thole, becak, andong atau jalan kaki,” katanya, kemarin (10/4).
Krisnadi menambahkan, se-lama ini juga sudah ada penge-cualian bus kota, atau bus yang mengangkut hajatan, termasuk untuk kegiatan di Keraton, tetap diperbolehkan masuk. Namun untuk microbus dan minibus tetap dilarang, berdasar-kan PP 74/2014 yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Jogja. “Kalau gubernur minta dieva lua-si, mau mengatur manajemen lalu lintas Jeron Beteng, dasarnya apa? Parameternya harus jelas, dimensi kendaraan atau jumlah tempat duduknya,” ungkap warga Rotowijayan tersebut.
Krisnadi juga mengkhawatirkan jika microbus, seperti elf atau tra velo diperbolehkan masuk ke Njeron Beteng, nantinya akan terjadi migrasi penumpang bus besar ke microbus. Jika itu yang terjadi, dikhawatirkan berdam-pak pada ketersediaan lahan parkir di Njeron Beteng yang ter batas. Menurutnya, kondisi ter sebut bisa menyebabkan par-kir liar di pinggir jalan, bahkan kembali parkir di Alun-Alun Uta-ra. “Kalau mau kembali ke pola la ma silakan, kami juga tidak bi sa mencegah,” ujarnya.
Terkait dengan keluhan pelaku pariwisata yang mengaku tidak nyaman dengan laranag bus ma-suk Njeron Beteng, Krisnadi me ngatakan, hal itu tidak akan ter jadi jika patuh pada peraturan. Sebab, di pintu-pintu masuk Njeron Beteng sudah dipasangi rambu larangan bus masuk. “Jika pengemudi patuh dan mengarahkan kendaraannya sesuai aturan, tidak akan me-nimbulkan ketidaknyamanan wisatawan,” katanya.
Saat ini jumlah armada Si Thole baru terdapat 10 unit. Di-a kuinya, saat peak season libu-ran, armadanya mengalami ke walahan untuk mengankut wi satawan. Tapi saat low season, justru banyak armada yang tidak beroperasi, karena jumlah pen-gunjung memang sepi. Saat peak season, dalam se-hari bisa mengangkut hingga 2.300 penumpang, tapi saat low season dalam sehari hanya ra-tusan saja. “Saat low season ba-hkan tidak bisa menutupi biaya operasional,” ujarnya sambil menyebut biaya operasional Si Thole mencapai Rp 45 juta se-bulan. (eri/pra/jko/ong)