MAGELANG – Pemkot dan Korpri Kota Magelang tidak memberi bantuan hukum khusus terhadap Ardi Satrio Anindito , 34, tersangka penyelewengan dana BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan) Tahun 2012. Karena, kasus yang menimpa PNS yang saat ini be-kerja di Inspektorat termasuk tindak pidana. Bahkan, pidana khusus. Padahal, pendampingan atau advokasi bisa diberikan biro hukum yang ada di Pemkot Magelang maupun Korpri, ketika menyangkut masalah keperdataan ataupun tata usaha negara
“Itu kan bukan kasus perdata. Tetapi kasus pidana, bahkan pidana khusus. Jadi, kami tidak bisa memberikan fasilitas ban-tuan hukum,” kata Asisten Tata Pemerintahan Organisasi dan Hukum Kota Magelang Tony Agus Prijono kemarin (4/3).Dikatakan, sesuai Permendag-ri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pemkot tidak akan melakukan pendampingan terhadap ter-sangka. Karena, pada pasal 14 dan 15 aturan tersebut, biro hukum diperbolehkan melakukan pen-dampingan dalam proses penyeli-dikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan bupati/ wakil bupati, wali kota/ waki lwali kota, dan CPNS/ PNS kabu-paten/ kota, setelah berkoordi-nasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk hal tertentu.
Di antaranya, ha-nya mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pe-meriksaan, ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang disangkakan danhal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.”Selain kasus tersebut jelas-jelas pidana khusus, juga meru-pakan masalah atau kesalahan pribadi, sehingga otomatis kami tidak akan melakukan pendampingan. Kami hanya akan me-mantau, untuk status kepega-waiannya nanti,” paparnya.Tony menegaskan, Korpri juga tidak akan melakukan langkah dalam soal advokasi hukum. Mengingat Korpri juga tidak punya kewenangan untuk mem-fasilitasi soal hukum dalam perkara tindak pidana khusus.”Sekedar sosial, mungkin bisa kami lakukan. Tetapi yang jelas mungkin tidak berwujud langsung. Mungkin personal-personal saja,” tegas Tony yang juga Ketua Bidang Hukum Korpri Kota Magelang.
Sementara itu, Sekda Kota Magelang Sugiharto membenar-kan, Ardi merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Magelang. Ia juga sudah mengetahui, Ardi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan) tahun 2012 oleh Polres Magelang Kota. “Benar dia (Ardi) pegawai PNS di Pemkot Magelang. Soal kasusnya, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana mestinya,” papar Sugiharto.
Terkait sikap Pemkot Magelang, Sugiharto mengaku, pihaknya menunggu kekuatan hukum te-tap pada pelaku. Kalau kekuatan hukum yang tetap sudah ada, pihaknya baru akan melangkah sesuai ketentuan yang berlaku seputar aturan kepegawaian.”Sekarang, biarkan proses hu-kum itu berjalan. Nanti akan kami tindaklanjuti, setelah ada kekuatan hukum tetap yang mele-kat pada yang bersangkutan, sesuai aturan yang ada,” tegasnya.Sugiharto menambahkan, kasus yang menjerat PNS di Bidang PAD DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Magelang itu menjadi pe-lajaran berharga baik bagi pe-merintah maupun PNS lainnya.”Kami ambil hikmahnya sebagai pelajaran bagi PNS lain agar tidak neko-neko. Dalam bekerja dan melaksanakan tugas, seharusnya sesuai aturan yang berlaku. Saya minta pada semua pejabat struk-tural untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada anak buahnya,” perintahnya.
Sebelumnya, Ardi Satrio A di-tetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BPHTB bulan Januari-Agustus 2012 senilai Rp 601.070.250. Ia memproses sendiri pajak yang dibayarkan wajib pajak (WP), tanpa melalui manual pendapa-tan daerah (mapada).”Caranya dengan memalsu tan-da tangan atasannya bernama Sudewanto dan bendahara ber-nama Mujayanti. Selain tanda tangan, Adi juga memalsukan stempel instansinya,” kata Kapolres Mage-lang Kota AKBP Zain Dwi Nugroho didampingi Kasubag Humas AKP Esti Wardiani, Selasa (3/3).Jumlah sebanyak itu, lanjut Esti, berasal dari 82 wajib pajak (WP) dengan jumlah bervariasi. Uang hasil penggelapan, oleh pelaku digunakan bersenang-senang. Sebanyak Rp 400 juta untuk dugem, dan Rp 200 juta untuk membeli sepeda motor, komputer, sofa, dan lainnya.Rencananya, hari ini (5/3), pihak Polres Magelang melim-pahkan kasus yang sudah di-nyatakan lengkap (P21) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang. (dem/hes/ong)