Buntut Kasus Kebijakan Bupati tentang Demosi Enam PNS

MUNGKID – Polemik penurunan jabatan PNS di Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Magelang terus bergulir. Ancaman yang dilakukan penasihat hukum dari enam korban demosi ini akhirnya direalisasikan. Mereka mengajukan gugatan ke-bijakan bupati Magelang mengenai penurunan eselon PNS ke PTUN. Gugatan itu disampaikan agar bupati Magelang membatalkan kebijakan soal penurunan jabatan yang sekian lama telah diemban para PNS
Kuasa hukum enam korban demosi Bambang Tjatur Iswan-to menyatakan, gugatan itu di-lontarkan beberapa hari lalu, tepatnya pada Senin (22/12). Tujuan pengajuan gugatan ke PTUN agar bupati Magelang membatalkan kebijakan yang menurunkan eselon para klienya. Sehingga secara otomatis kebi-jakan penurunan itu dibatalkan. “Gugatan sudah kami ajukan ke PTUN Semarang. Gugatan sudah terdaftar dengan nomor perka-ra 088/G/2014/PTUN Smg,” jelas Bambang kemarin.
Bambang mengatakan, upaya maju ke PTUN itu adalah untuk menguji keabsahan SK Bupati Magelang yang tertanggal 26 September 2014 lalu. Menurut-nya, kebijakan bupati soal pen-urunan jabatan itu merupakan cacat hukum. Itu karena kebi-jakan penurunan jabatan atau eselon mestinya harus melalui berbagai proses. Sebagai catatan, penurunan jabatan itu dapat dilakukan ke-tika PNS yang bersangkutan melakukan kesalahan. “Tetapi klien kami ini tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba jabatanya diiturunkan,” jelasnya.
Bambang menilai, sanksi de-mosi bagi para kliennya tersebut cacat prosedur. Tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Pe-merintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Khususnya Pasal 23 ayat 1, Pasal 24 ayat 1 dan 2, serta Pasal 28.Sesuai ketentuan pasal-pasal itu, pejabat yang didemosi ka-rena dinilai melanggar PP 53/2010 lebih dulu diperiksa atasannya langsung, atau pe-jabat yang berwenang. Hasil pemeriksaan secara tertutup, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). BAP juga harus ditanda tangani oleh pe-jabat pemeriksa maupun yang diperiksa. “Langkah-langkah itu sama sekali tidak pernah dilakukan. Sehingga klien kami tidak tahu telah melakukan kesalahan apa kok sampai di-kenai sanksi,” jelasnya.
Sebelum maju ke PTUN, pi-haknya sudah beberapa kali mengajukan somasi ke bupati Magelang dan pejabat terkait. Namun hal itu tidak diindahkan. Bahkan dirinya juga mengajukan somasi hingga Ombudsmen RI. “Somasi saya yang pertama ju-mat dan kedua rabu tidak ada tanggapan dari bupati. Maka saya masukan gugatan ke PTUN Semarang,” jelasnya.
Seperti diketahui, 10 PNS yang dimutasi ke jabatan lebih rendah di antaranya Dwi Koendarto, yang sebelumnya menjabat Ka-bid ESDM Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumberdaya Mineral (DPU ESDM) dimutasi jadi Kasi di Kantor Kecamatan Mungkid. Bintoro yang sebelumnya Kabid di Dinas Perdagangan dan Pasar kini menjadi Kasi Kecamatan Tegalrejo. Kemudian, Susanto sebelum-nya Kabid di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostran) kini menjadi Kasi di Kecamatan Secang. Moch Fauzi Yanuar yang sebelumnya Sekretaris Kecamatan Dukun kini jadi Kasi di Kecamatan Ngluwar. Serta yang lainya. Nasib malang dialami salah satu korban demosi yakni Nurkholis. Dia meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas usai dua hari di pindah tugaskan sebagai Kasi Evaluasi dan Monitoring Kecamatan Bandongan dari sebelumnya sebagai Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Trans-migrasi (Disnakersostrans).
Dengan demosi ini eselon Nurk-holis turun dari sebelumnya IV A menjadi IV B.Bupati Magelang Zaenal Ari-fin pernah mengatakan, de-mosi ini tidak ada sangkut paut-nya dengan Pilbup Magelang 2013 lalu. Terkait penempatan jabatan bagi PNS itu sudah diatur dan PNS bersedia ditem-patkan di daerah manapun. Sementara, Kabag Humas Pem-kab Magelang Edi Wasono belum bersedia menanggapi gugatan ke PTUN ini. (ady/din/ong)