YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA

AKSI NYATA: Sekda Pemkab Sleman Sunartono memimpin acara pemusnahan minuman keras beralkohol di Lapangan Pemkab Sleman didampingi perwakilan Formominda kemarin (22/12).

Razia Jangan Hangat-Hangat Tahi Ayam

SLEMAN- Peredaran minuman keras beralkohol (mihol) di wilayah Sleman masih marak. Aparat Satpol PP maupun polisi selalu saja mendapati minuman keras (miras) di warung-warung kelontong, rumah karaoke, atau tempat hiburan malam. Ironisnya, mihol juga tersedia di sebagian toko modern berjejaring, yang marak di wilayah Sleman. Peraturan Daerah No 8/ 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol seolah dipandang sebelah mata oleh para pelaku, baik penjual maupun peminum. Sanksi kurungan penjara dan denda yang diatur pada regulasi tersebut tak mampu membuat efek jera. Meskipun miras hampir selalu merenggut nyawa.
Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Dr Hempri Suyatna menduga eksistensi peredaran mihol tidak lepas adanya beking bagi pengedarnya. Beking bisa oleh oknum pegawai pemerintahan atau preman. Terbukti, tidak jarang rencana operasi (razia) miras bocor, sehingga petugas harus pulang dengan tangan hampa. Menurut Hempri, sikap pemerintah dalam pemberantasan peredaran mihol masih setengah-setengah, sehingga tidak bisa menyentuh akarnya. Hempri menegaskan, untuk memberantas mihol dibutuhkan ketegasan pemerintah. “Cari siapa bekingnya, kenai sanksi hukuman,” ujarnya kemarin (22/12).
Dia juga menilai operasi yang dila-kukan aparat tidak merata. Mihol yang biasa dijual di toko modern, di anta-ranya jenis bir ataux dengan kadar alkohol di bawah 5 persen. Merujuk perda, itu termasuk melanggar. Sebab, regulasi mengatur penjualan minuman di toko harus nol persen alkohol. Hempri khawatir toko-toko modern yang menjual mihol adalah yang tidak mengantongi izin usaha. “Sekitar 40 persennya (toko modern) illegal,” beber dosen Sosiatri UGM itu.Hempri juga mendesak pemerintah mengevaluasi keberadaan pasar modern yang kedapatan menjual mihol. “Kalau perlu dicabut izinnya,” pintanya.
Sekda Pemkab Sleman Sunartono me-nyatakan, penanganan miras tidak bisa hanya mengandalkan peran polisi dan Satpol PP. Keterbatasan personel men-jadi alasannya. “Agar efektif perlu keter-libatan semua pihak untuk mewaspadai maraknya berbagai penyakit masyarakat,” ujarnya di sela pemusnahan barang bukti mihol hasil operasi Satpol PP.
Di sisi lain, Sunartono meminta aparat bersangkutan lebih giat melakukan operasi. Menurut dia, barang bukti yang disita sangatlah kecil dibanding peredaran miras yang ibarat gunung es. “Jangan sampai operasi miras hanya hangat-hangat tahi ayam atau dilakukan sekadarnya saja,” tegasnya.
Sunartono mewanti-wanti agar barang bukti hasil sitaan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertang-gungjawab. Kasatpol PP Joko Supriyanto menga-takan, selama 2014, pihaknya meng-gelar 30 kali operasi. Jumlah pelanggar tercatat 31 orang, semuanya penjual. Dari jumlah itu baru 9 yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1.468 mihol. Rinciannya, 769 mihol pabrikan dalam kemasan botol dan 27 kaleng. Sisanya oplosan/ciu 672 botol, 5 plastik ukuran 0,5 kilogram, dan 7 jerigen. (yog/din/ong)