JOGJA – Sudah saatnya Pemkot Jogja segera berbenah menata kawasan sungai. Sebab, kawasan sungai ini merupakan daerah re-sapan air yang bisa mengendalikan banjir. Tanpa ada penataan, bukan mustahil dalam lima tahun ke de-pan, banjir saat musim hujan se-perti Jakarta terjadi di Kota Jogja.”Sangat sulit (mengantisipasi banjir di tiga sungai itu, Red) jika pembangunan tidak dikendalikan,” tandas Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Permu-kiman, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Ha-nanto kemarin (5/12)
Dikatakan, pengendalian pembangunan bisa dilakukan dengan adanya Peraturan Dae-rah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sayang, penerbitan perda ini wewenang-nya berada di tingkat kabupaten dan kota. Pemprov DIJ hanya berwenang membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Yang memiliki wilayah kabu-paten dan kota. Mereka yang berwenang untuk mengaturnya,” imbuh Hananto.
Di RDTR ini, menurutnya, bisa mengatur lebih luas. Tak hanya soal pengendalian bangu-nan kawasan sungai. Tapi juga bangunan lain yang saling ber-kaitan. Seperti bangunan gedung-gedung besar yang kini kian marak di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman.”Dengan semakin sulitnya me-nemukan tanah kosong karena semua berganti dengan beton, air akan mengalir ke permu-kaan yang paling rendah. Itu hanya ada di sekitar sungai,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jogjakarta Halik San-dera mengkhawatirkan, adanya ketidakseimbangan pembangu-nan berdampak serius. Kawasan sungai akan terancam banjir setiap terjadi hujan. “Air mau meresap di mana? Tanah kosong sudah penuh bangunan. Resapan air sekitar sungai sudah berganti dengan bangunan. Semuanya menum-puk di sungai. Banjir akan sulit dihindari,” sesalnya.
Keberadaan kawasan kumuh di sekitar sungai, kata Halik, merupakan masalah kompleks. Karena, tak hanya terkait dengan lingkungan hidup. Juga peny-ediaan fasilitas umum di sekitar sungai. “Artinya, butuh penanga-nan bersama semua pihak,” ajaknya.Halik mengingatkan, Pemkot Jogja harus segera mendorong pengesahan RDTR menjadi perda. Sebab, dengan RDTR ini, semua pembangunan bisa di-kendalikan. Mulai bangunan liar yang didirikan warga sampai bangunan besar yang mengan-cam resapan air. “Kami sudah menanyakan sampai tiga kali. Sampai sekarang, belum juga disahkan. Jangan-jangan ini kesengajaan,” sindir-nya.
Ia menjelaskan, kesengajaan dari pejabat di Pemkot Jogja agar bisa bermain dalam perizinan bangunan-bangunan besar. Ka-rena jika ada RDTR ini, pembangunan berbagai bangu-nan besar di Kota Jogja akan lebih teratur. “Kurang leluasalah. Karena tidak semua kawasan strategis bisa dibangun untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap-peda) Kota Jogja Edy Muhammad mengaku, materi atau draf ran-cangan Perda RDTR ini sudah siap. Tinggal memasukkan ke pro-gram pembentukan peraturan daerah tahun depan di DPRD Kota Jogja.Di dalam materi RDTR ini, kata Edy, menjelaskan dengan detail tentang pembangunan kawasan sungai. Di mana bakal diatur, ada batasan bangunan yang boleh berada di pinggir sungai. “Berapa meterinya saya lupa,” terangnya.Itu berlaku bagi masyarakat yang akan membangun di ping-gir sungai. Sedangkan bangunan yang sudah menempel di bibir sungai, tak bisa dipaksana di-bongkar. “Mereka harus mengik-uti ketika melakukan perubahan pembangunan,” tuturnya.
Edy mengungkapkan, pena-taan kawasan sungai sebenarnya sudah dimulai. Tapi sangat sulit jika memindahkan ribuan jiwa warga yang tinggal di kawasan sungai tersebut. “Upayanya dengan pembangunan sanitasi ramah lingkungan,” katanya.Selain itu, pengembangan ru-ang terbuka hijau juga mereka galakkan. Ini sudah dilakukan di Warungboto, Kecamatan Um-bulharjo. Di sebuah tanah kosong permukiman warga telah disu-lap menjadi ruang terbuka hijau. “Ruang itu bukan hanya untuk ajang bersosial warga. Sekarang pengembangan menjadi area wisata,” terangnya.

Terkendala Warga Ngindung

Kecamatan Ngampilan terma-suk salah satu kecamatan yang dinyatakan belum bebas dari kawasan kumuh di Kota Jogja. Wilayahnya yang juga dilewati Sungai Winongo, menjadi salah satu titik kawasan hunian kumuh. Pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH) memang yang berada di dekat sungai.Terlebih berdasarkan data Dinas Pemukiman dan Prasara-na Wilayah (Kimpraswil) 2010, Kecamatan Ngampilan meru-pakan kecamatan terpadat bangu-nan dengan 6.000 bangunan per km2.
Selain itu dari sensus pen-duduk 2014, Ngampilan juga merupakan wilayah dengan ke-padatan penduduk tertinggi di Kota Jogja dengan 20.361 jiwa per kilometer persegi. Luas wi-layah Kecamatan Ngampilan sendiri hanya 0,82 kilometer persegiMenurut Camat Ngampilan Tauhid, kebanyakan wilayah ku-muh memang berada di pinggir sungai. Terutama yang berada di RW 01 dan RW 02 Notoprajan. Diakuinya, di wilayah itu padat penduduk dan pemukiman. Te-tapi untuk penangannaya bukan hal yang mudah. “Masalahnya di sana adalah kuasa hak, mayo-ritas warga hanya ngindung,” ujarnya kemarin (5/12).
Hal itu diakuinya mempersu-lit program pengentasan kemisk-inan. Untuk memperbaiki RTLH harus mendapatkan izin dari pemilik rumah, karena warga yag ngindung hanya menumpang tinggal.Selain juga kondisi pe-rekonomian warga yang belum mapan. Padahal, program pengentasan kemiskinan serta kawasan kumuh sudah diarah-kan ke warga di bantaran sung-ai tersebut.
Tauhid mengatakan beberapa program yang sudah disiapkan seperti bantuan keuangan khu-sus (BKK) dari DIJ, Rehab RTLH dengan melibatkan badan kes-wadayaan masyarakat (BKM) Ngampilan. Dan yang baru akan masuk program penataan ling-kungan berbasis komunitas (PPLBK) sebesar Rp 1 miliar, khusus untuk Ngampilan. “Pro-gram-program tersebut memang kami arahkan ke pinggiran sungai,” terangnya. (eri/pra/laz/ong)