BANTUL – Proses proyek pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) terus dike-but. Karena itu, saat ini fokus Dinas Peker-jaan Umum (DPU) Bantul adalah melaku-kan proses pembebasan lahan untuk proyek ini dari kawasan Pandansimo sam-pai Sungai Progo. “Kemarin kami sudah melakukan sosia-liasi kepada warga,” terang Kepala Bidang Jalan DPU Bantul Budi Sarjono, kemarin (30/11)
Saat sosialisasi, kata Budi, ham-pir seluruh warga pemilik tanah tidak keberatan dengan adanya rencana pemberian ganti untung atas tanah mereka yang renca-nanya akan dijadikan JJLS. Sebab, besaran ganti untung telah di-dasarkan pada hasil appraisal. “Bangunan dan tanaman yang ada di atas lahan juga kami hitung,” ujarnya
Rencananya, realisasi pem-berian ganti untung akan dila-kukan pada Desember. Budi menerangkan, panjang ruas JJLS mulai kawasan Pandansi-mo hingga Sungai Progo seki-tar 600 meter. Karena itu, titik-titik lokasi di sisi barat kawasan Pandansimo hingga Sungai Progo yang diproyeksikan men-jadi JJLS harus steril dari ber-bagai bengunan.
Salah satu konsekuensinya tambak udang ilegal juga akan disterilkan. Sebagaimana dike-tahui, ada satu petak tambak udang ilegal yang berdiri di atas tanah yang rencananya akan dijadikan JJLS. “Anggaran yang kami sediakan Rp 500 juta. Bagi (tambak udang) yang nggak ada izinnya ya harus minggir,” tegas-nya.
Berdasar rapat koordinasi sha-ring anggaran dengan pemerin-tah DIJ, pemkab dibebani pada proses pembebasan lahan mu-lai kawasan Pandansimo hingga Sungai Progo. Sementara, pem-prov bertanggungjawab mem-bebaskan lahan mulai wilayah Baros hingga Grogol, Kretek. “Mulai Baros (Kretek) hingga Grogol (Kretek) sekitar 4,5 kilo-meter,” ungkapnya.
Menurutnya, kesepakatan sha-ring anggaran pembebasan lahan kali ini berbeda dengan sharing anggaran sebelumnya. Sebab, untuk proses pembebasan lahan mulai kawasan Pandansimo ke timur sepanjang lima kilometer ditanggung DIJ. Sedangkan pem-kab hanya menanggung biaya ganti untung atas bangunan dan tanaman. (zam/din/ong)