RADAR JOGJA FILE
ASET MASA DEPAN: Para pemain PSS Sleman membutuhkan kepastian tentang masa depannya. Itu termasuk sejumlah pemain yang dikenai sanksi berat PSSI, sebagai akibat tragedi sepak bola gajah.
JOGJA – Ketua Umum (Ketum) KONI DIJ GBPH Prabukusumo mengaku prihatin dengan sank-si seumur hidup yang menimpa tiga pemain PSS Sleman, Riyono, Hermawan Putra Jati dan Agus Setiawan. Ditemui di Sekretariat KONI DIJ Senin (24/11) lalu, ke-rabat Keraton Jogjakarta ini me-nilai, sanksi tersebut terlalu kejam.Pria yang akrab disapa Gusti Prabu ini mengakui, jika tindakan yang dilakukan pemain memang melanggar sportivitas. Tetapi, menurutnya, tetap saja hukuman seumur hidup tidaklah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.
“Di hukum umum saja banyak orang yang membunuh tidak sampai dapat hukuman seumur hidup. Nah ini pelaku sepak bola gajah malah tidak boleh main seumur hidup. Ini jelas terlalu berlebihan,” ungkapnya.
Menurutnya, apa yang sudah dijatuhkan Komdis PSSI sudah sama saja sudah membunuh penghidupan para pemain. Ya, seorang pesepakbola profesio-nal sudah barang tentu menja-dikan sepak bola sebagai mata pencaharian utama.
Kata Gusti Prabu, Komdis PSSI tidak sensitif dengan nasib pemain yang mereka sanksi seumur hidup. Sebab boleh jadi para pemain yang disanksi seumur hidup ini merupakan tulang punggung keluarganya. “Yang lebih parah lagi kalau ternyata pemain ini hanya bisa mencari uang di sepak bola. Mau dikasih makan apa keluarganya. Pemain yang masih berusia muda bukan tidak mungkin juga menghidupi orang tuanya,” tegasnya.
Menurutnya, pengorbanan seseorang menjadi seorang pe-sepakbola profesional, kata Gusti Prabu, tentunya tidakse-dikit. Mulai dari risiko cedera sampai mengeluarkan uang dengan jumlah tidak sedikit tentunya dirasakan pesepak-bola tersebut.
Untuk itu, Gusti Prabu berharap PSS selaku klub tempat si pemain bernaung benar-benar berjuang di meja banding. Jika akhirnya banding tersebut tidak dipering-an oleh Komisi Banding (Komding) PSSI, PSS harus membawa kasus ini ke bandan arbitrase olahraga internasional, CAS.
Dalam banding ke CAS ini, pemerintah juga wajib memfa-silitasi. Sebab, ini menyangkut hak warga negara memperoleh pekerjaan yang layak dan se-suai dengan keahliannya. “Men-pora dan Presiden juga harus turun tangan juga. Jangan sam-pai ada seseorang yang mende-rita karena kehilangan pekerja-annya,” sergahnya
Gusti Prabu menambahkan, apa yang menimpa pemain PSS ini menandakan kalau Indone-sia membutuhkan kehadiran sebuah lembaga swadaya ma-syarakat (LSM) yang bergerak di bidang olahraga. LSM inilah yang bertugas untuk memper-juangkan keadilan bagi atlet. “LSM olahraga ini harus segera dibentuk agar atlet juga terlin-dungi,” tukasnya. (nes/din/ong)