GUNAWAN/RADAR JOGJA
BANGGA: Bupati Gunungkidul Badingah dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jogjakarta Endang Sudirman (kanan) menunjukkan salah satu motif batik yang sudah bersertifikat di ruang rapat bupati, kemarin (22/10).

Jaga Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum

WONOSARI – Dalam rangkaian Hari Dharma Karyadhika ke-69, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI memberikan tiga penghargaan kepada Pemkab Gunungkidul. Itu karena dianggap memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI).
Kekayaan intelektual tersebut berupa tiga motif batik khas wilayah Jogjakarta paling timur. Ada tiga motif batik yang kini disetujui memperoleh penghargaan HAKI. Motif batik bersertifikat itu masing-masing, desain kain motif sekar jagat, motif walang kencono jati dan motif walang sinanding jati.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jogjakarta Endang Sudirman mengatakan banyak keuntungan dengan dikeluarkannya HAKI. Mulai dari perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptanya.
“Perlindungan HAKI juga akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia,” kata Endang saat menyerahkan tiga sertifikat HAKI batik di ruang rapat bupati, kemarin (22/10).
Dia menjelaskan jika sudah memiliki dasar hukum tidak perlu khawatir untuk memperbanyak motif batik. Setelah sertifikat ini diberikan, diharapkan pemerintah dan seluruh dinas terkait dapat bekerjasama menjaga kekayaan intelektual ini. Jika ada pelanggaran-pelanggaran segera laporkan. “Kami sangat bangga dengan batik khas Gunungkidul ini,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah mengucapkan terima kasih atas penghargaan HAKI dari kemenkumham tersebut. Dari tiga motif batik yang diusulkan semuanya lolos. Masing-masing motif batik itu sekarang sudah digunakan sebagai pakaian seragam PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Pegawai pemkab Gunungkidul dan anak sekolah sekarang telah memakai batik itu. Bahkan dalah satu motif batik juga biasa kita pakai untuk suvenir jika ada pejabat dari pemerintah lain yang datang,” kata Badingah.
Kedepannya, lanjut Badingah, berbagai kerajinan khas kota gaplek akan diusulkan untuk mendapat hak kekayaan intelektual. Dia mengakui untuk mendapatkan HAKI tidak mudah dan memerlukan proses panjang. “Untuk mendapatkan hak cipta pemerintah kabupaten menunggu berbulan-bulan, tapi alhamdulillah sertifikat hak cipta akhirnya keluar,” ujarnya. (gun/ila/ong)