Rapat di tengah gelap, hasilnya pun tak maksimal. Ya, separo perjalanan sidang terpaksa dijalani di tengah keremangan akibat listrik padam hingga jelang tengah malam. Usai skors untuk rakorpim, hujan interupsi masih terjadi.
Bahkan kali ini menjurus perdebatan, meski pimpinan tak mengubris setiap interupsi yang diajukan anggota. Perdebatan disebabkan, revisi susunan alkap di setiap komisi.
FPDIP, Fraksi NasDem, dan Fraksi PKB dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menilai rakorpim memutuskan kesepakatan untuk merevisi data komisi yang mencantumkan nama pimpinan dewan. Namun, partai-partai KMP menilai, revisi harus mengubah komposisi agar tak melanggar tatib. “Seharusnya hanya menghapus nama pimpinan yang masuk komisi. Ini kenapa ada perubahan dan pergeseran komposisi,” ungkap Danang Maharsa, FPDIP.
Melihat komposisi ploting awal, KIH lebih jeli mengatur strategi. Jika tak diprotes, KIH berpotensi memperoleh dua pimpinan komisi.
Asumsinya, penetapan pimpinan melalui voting. Ploting awal, Komisi B terdiri atas 14 anggota. Terdiri atas 7 partai KIH dan 7 KMP. Namun, nama Sukaptono masuk di situ. Sebagai pimpinan, Sukaptono harus dicoret dari Komisi B, sehingga komposisinya menjadi 7 KIH-6KMP. Demikian pula di Komisi C yang terdiri 16 anggota. Baik KIH dan KMP masing-masing 8 anggota. Namun, kubu KMP ada nama Sofyan (PKS) dan Inoki (PAN) yang menjabat pimpinan. Jika keduanya dihapus, komposisi menjadi 8 KIH dan 6 KMP. Sementara KMP tetap mendominasi di Komisi A dan D.
Akibat pergeseran komposisi di KMP, ploting di dua komisi tersebut menjadi draw. Hasil itu dianggap merugikan KIH.
Karena masalah tersebut, Fraksi NasDem, PKB, dan PDIP memutuskan untuk menarik semua daftar usulan ploting alkap yang disampaikan ke pimpinan dewan. “Apa gunanya surat tertutup kami serahkan kalau bisa diubah-ubah seperti itu. Kami akan tarik semua,” ujarnya. “PKB juga ditarik,” sahut Tri Nugroho, ketua Fraksi PKB. Tak ketinggalan Ketua Fraksi PDIP RB Ramelan melontarkan hal senada.
Ketua DPRD Haris Sugiharta menganggap rakorpim tak membuahkan hasil. Tanpa disangka Haris lantas memutuskan menunda sidang. Usai palu diketok tiga kali, Susana ruang sidang menjadi riuh.
Ketua Fraksi PPP Untung Basuki Rahmad menganggap penutupan sidang secara sepihak tak sah karena belum ditawarkan oleh peserta sidang. “Dewan itu kolektif kolegial, jadi harus dimintakan persetujuan.keputusan tertinggi bukan di pimpinan dewan, tapi persetujuan anggota yang hadir,” ujarnya.
Bermula dari hal itu, interupsi berjalan tak beraturan. Anggota sidang saling sahut satu dan lainnya. Sementara tiga pimpinan sidang hanya terdiam tak menanggapi. Itu berlangsung hampir dua jam, hingga pimpinan sidang memutuskan skors untuk ke dua kali.
Rakorpim kali ini cukup membuahkan hasil. Akhirnya, sidang ditutup dengan penetapan anggota Badan Anggaran. Sementara untuk ploting komisi, pimpinan sidang memutuskan untuk ditunda. “Kami akan konsultasikan dulu ke Depdagri,” ujar Haris sebelum ketok palu.
Skors ke tiga selama 5 menit diambil pimpinan sidang untuk memberi ruang bagi fraksi mengusulkan nama-nama anggota untuk Badan Anggaran. Banggar diutamakan penetapannya agar APBD-P bisa segera disahkan, seingga anggaran bisa dibelanjakan.
Dengan begitu, masih ada 7 alkap yang ditunda penetapannya. Yakni, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Komisi A, B, C, dan D. (yog/din/ong)