illustrasi

Tunggu Keputusan dari KPU Pusat

WONOSARI – Pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil di Gunungkidul yang rencananya digelar Mei, akhirnya diundur September. Itu setelah munculnya Perpu tentang pilkada. Meski begitu, para elite politik di bumi Handayani mengaku telah bersiap diri.
Ketua DPC PDIP Gunungkidul Budi Utama mengatakan tidak ada masalah dengan waktu pelaksanaan pilkada. Termasuk mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung, pihaknya sudah siap ‘berperang’.
“Jika mau digelar September kami juga siap. Kami sudah punya sekitar delapan ribu kader yang siap memenangkan pilkada jika dilakukan secara langsung,” kata Budi Utama, kemarin (20/10).
Namun jika terpaksa dilakukan pilkada tidak langsung atau pilihan dewan, dari kubu PDIP bersama parpol pendukung juga mengaku siap. Dengan modal sebanyak sebelas kursi dari fraksi PDIP, pasukan moncong putih siap berkompetisi dengan baik. “Kami merupakan fraksi terbesar dengan jumlah dua digit sendiri. Lainnya dibawah sepuluh,” tegasnya.
Sementara itu, peta politik di Koalisi Merah Putih (KMP) kelihatannya tidak akan dijadikan jalan dalam meraih kursi GK 1. Indikasi tersebut terlihat dari pernyataan salah satu anggota KMP dari Fraksi PKS Ari Siswanto.
“KMP sudah banyak calon, sebenarnya dari PAN kalau mau juga bisa mengajukan nama sendiri misalnya Ketua DPD PAN Gunungkidul Dody Wijaya,” kata Ari.
Pada prinsipnya, pihaknya tidak ambil pusing dengan pelaksanaan pilkada baik langsung maupun tidak langsung. Poin pentingnya adalah bagaimana pemimpin yang terpilih nanti mampu menyejahterakan rakyat. “Pilkada informasinya diundur, tapi tidak masalah kapan saja kami siap,” ucapnya.
Terpisah, Ketua KPU Gunungkidul M Zainuri Iksan mengaku sudah menyiapkan regulasi tahapan pilkada. Namun dengan disahkannya UU Pemilukada dan Perpu nomor 1 tahun 2014, seluruh tahapan pilkada yang sudah dilaksanakan harus diulang kembali.
“Namun untuk memulai tahapan, kami masih menunggu keputusan dari pusat. Tapi yang jelas, pelaksanaan pemungutan suara diundur sekitar bulan September,” katanya.
Dijelaskan Zainuri, hingga sekarang pihaknya berpegangan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2014 untuk pelaksanaan, yakni langsung oleh rakyat. Untuk itu, setelah tahapan pilkada sudah ditetapkan oleh KPU Pusat akan segera dilaksanakan. Tahapan sendiri dilaksanakan paling lambat enam bulan dari pelaksanaan pemungutan suara.
“Artinya, tahapan pilkada mulai dari penganggaran, sosialisasi, pendaftaran calon dan kampanye paling lambat akan mulai dilaksanakan pada April 2015 mendatang,” ujarnya.
Terkait dengan anggaran, KPU Gunungkidul akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah sambil menunggu keputusan dari KPU Pusat terkait pelaksanaan pilkada. Kemungkinan dianggarkan dalam satu tahun anggaran.
Bupati Gunungkidul Badingah mengaku sudah mendapatkan tembusan mengenai rencana pengunduran pelaksanaan Pilkada 2015. “Kita sudah dapat tembusan. Kemungkinan akan diundur September dari rencana awal pada Mei mendatang,” ucapnya. (gun/ila/ong)