Seperti Ganti Sepatu Tak Lihat Ukuran

Lahirnya Undang-Undang Pilkada yang baru terus menuai penolakan. Banyak pihak menilai keputusan itu tidak dapat diberlakukan karena terdapat beberapa kesalahan prosedural.
SELAIN ITU, UU Pilkada juga dinilai cacat substansial. Sebagai wakil rakyat, anggota de-wan tidak meperhatikan aspirasi rakyat yang jelas-jelas menolak RUU Pilkada. Sejak beberapa waktu lalu, masya-rakat memang disuguhkan de-ngan pemberitaan berbagai media yang menyajikan hasil putusan DPR untuk menge-sahkan Rancangan Undang-undang Pemi-lihan Kepala Daerah menjadi UU dalam mengatur mekanisme pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD
Hal itu memicu kontroversi antara opsi pilkada langsung melawan pilkada tidak langsung oleh berbagai partai politik (par-pol). Tak hanya para parpol, masyarakat pun berbondong-bondong memberikan respons penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada tersebut. Tak ter-kecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY bereaksi keras atas pengesahan UU Pilkada yang baru itu. Sehingga Presiden SBY mengeluarkan Perppu tentang Pilkada Langsung. Dengan Perppu 1/2014 ini, SBY bermak-sud menggagalkan UU Pilkada No 22 tahun 2014 yang menga-tur Pilkada tidak langsung atau oleh DPRD.
Kabar terakhir, Presiden SBY mengklaim Perppunya itu sudah disujui oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan KMP juga diklaim SBY telah melakukan penandata-nganan terhadap Perppu tersebut. Entah mana yang benar, peng-amat politik UGM Dr Abdul Gaf-far Karim menegaskan, pemili-han kepala daerah secara tidak langsung, sudah pasti tidak se-suai dengan sistem pemerinta-han saat ini (presidensial), di mana presiden dan wakil presi-den dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, apabila pemilihan ke-pada daerah dilakukan dengan mekanisme elektoral DPRD, maka sistem pemerintahan In-donesia dianggap tidak konsisten.”Konsekuensi sistem pemerin-tahan yang dijalankan saat ini adalah pilkada langsung. Tidak seenaknya mengubah tanpa mendahului mengubah sistem pemerintahannya,” kata Gaffar kepada Radar Jogja.
Dosen jurusan Politik dan Pe-merintahan Fisipol UGM ini me-nambahkan, UU Pilkada yang disahkan lewat rapat paripurna DPR hari lalu, merupakan bagian dari perubahan yang bersifat par-sial, tidak secara menyeluruh. “Ibarat hanya tambal sulam. Seharusnya mengganti sistem pemerintahannya terlebih da-hulu. Nah, kalau yang terjadi langsung mengubah pilkada menjadi tidak langsung, sama saja dengan mengganti sepatu tanpa melihat ukuran kakinya,” kritiknya. Gaffar berpendapat, pilkada tidak langsung sebaiknya ditata ulang. Caranya, mengevaluasi sistem pemerintahan secara menyeluruh. “Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak bisa diseragamkan. Sebab, tiap daerah memiliki tingkat kema-jemukan yang berbeda, bahkan asimetris,” tuturnya.
Ia mencontohkan DIJ dan DKI Jakarta, di mana Gubernur DIJ di-tetapkan melalui DPRD, sedangkan Walikota/Bupati di DKI Jakarta ditunjuk langsung oleh Gubernur. “Masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakter majemuk, tidak boleh ditata seragam. Kita harus hormati keragaman itu dengan desain otonomi asimetris,” paparnya. Gaffar menegaskan, dirinya tidak sependapat bahwa alasan disahkannya UU Pikada tidak langsung disebabkan maraknya praktek politik uang dan banyak kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi. Menurutnya, seharusnya bukan sistemnya yang dihapus, tapi perilaku ke-pala daerah yang memang korup. “Kalau KRL banyak copetnya, masak keretanya kita hilangkan. Jika ada 298 kepala daerah korupsi, itu juga pertanda ka-rena KPK dan lembaga hukum sudah bekerja aktif,” jelasnya. (mar/jko/
Baca: KMP DIJ Maju Terus Pantang Kendur
https://radarjogja.co/media/2014/Oktober_2014/08/JOGJA-0810-HAL-02-link.jpg