Kantor Inspektorat dan BKD Harus Berani Blak-Blakan

BANTUL – Campur tangan Jogjakarta Government Watch (JGW) dalam persoalan seleksi CPNS Kategori Dua (K2) di lingkungan pemkab menyulut kontroversi. Lembaga Pembela Hukum (LPH) Jogjakarta menilai langkah yang ditempuh JGW dengan melaporkan kepala Inspektorat dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul kebablasan.
Direktur LPH Jogjakarta Triandi Mulkhan berpendapat, langkah yang ditempuh JGW tidak proporsional. Tindakan JGW tersebut juga ditengarai karena adanya kepentingan terselubung. “Jajaran pemkab, khususnya inspektorat dan BKD tidak perlu menanggapinya,” tegas Bang Andi sapaan akrabnya kemarin (1/10).
Di samping itu, langkah JGW dengan mendatangi Inspektorat dan BKD pada Agustus lalu juga dinilai sebagai upaya yang tidak beretika.
Sebab, kala itu Direktur Eksekutif JGW Dadang Iskandar di ruangan Inspektorat Bambang Purwadi dan Kepala BKD Broto Supriyanto mempertanyakan alasan seorang tenaga honorer bernama Sudarmi tak lolos dalam proses pemberkasan.”Inspektorat dan BKD harus berani mengungkapkan kecurangan yang dilakukan tenaga honorer di Puskemas Pajangan tersebut,” tegasnya.
Bahkan, jika perlu kecurangan tersebut dibawa ke ranah hukum. Menurutnya, tenaga honorer yang melakukan kecurangan sudah sepantasnya dicoret dalam proses ujian seleksi CPNS K2. Dari itu, jika Inspektorat dan BKD mengabulkan permintaan JGW dan Sudarmi sama halnya dengan melakukan pelanggaran hukum. “Sama halnya pemkab bersama dengan JGW melakukan tindak kejahatan pemalsuan surat karena menggunakan data-data palsu untuk proses seleksi CPNS,” bebernya.
Karena itu, sambung Triandi, LPH Jogjakarta siap membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan menuntut pemkab dan JGW.
Sebagaimana diketahui, Dadang Iskandar melaporkan Kepala Inspektorat Bambang Purwadi dan Kepala BKD Broto Supriyanto ke Kejari Bantul beberapa waktu lalu.
Dalam laporannya, kedua pejabat tersebut dinilai menutup mata atas berbagai kecurangan selama proses seleksi CPNS K2. Bahkan, BKD dituding telah memaksa Sudarmi untuk mengundurkan diri dari proses seleksi. Agar posisinya dapat diganti tenaga honorer yang lain.
Dadang juga meminta agar pemkab tidak menghambat pemberkasan Sudarmi. Agar tenaga honorer di Puskesmas Pajangan ini tetapi dapat diangkat sebagai PNS.
Selain itu, kata Dadang, berdasarkan penelusurannya ada 183 orang yang seharusnya tidak lolos dalam proses seleksi dan ujian CNPS. Hanya saja, faktanya mereka termasuk 592 CPNS K2 yang lolos ujian seleksi.(zam/din)